Selasa, 25 November 2014
Follow Us: Facebook twitter
LP3K-RI Pertanyakan Kinerja BPK
Headline
IST
Oleh: Berita Khatulistiwa
sindikasi - Jumat, 22 Februari 2013 | 04:35 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Pontianak - Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar yang ada di daerah ini dipertanyakan Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Kalbar.

Lembaga anti korupsi ini mempernyatakan sikap dan kinerja BPK RI, bukan saja kaitan audit kasus dana Bansos KONI yang tak ada ujung pangkalnya. Juga indikasi kasus korupsi lainnya di jajajaan pemerintah daerah.

Tak menutup kemungkinan, proyek miliranan rupiah diprediksi pasti ada penyimpamgan dan indikasi korupsi. "Ini terbukti dengan adanya pekerjaan proyek tak profesional. Mana sikap BPK dalam melakukan audit," tegas Ketua LP3K-RI Kalbar, S Achmad Hasyim BI, kepada harian ini, Kamis (21/2/2013) kemarin.

Proyek pemerintah dimaksud Achmad, seperti pembangunan jalan ke kawasan Sanggau senilai Rp 350 Miliar. Realitanya, pembangunan jalan tersebut tak memuaskan karena belum tuntas. Sehingga terindikasi ada perbuatan tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara miliaran rupiah itu.

"Proyek seperti ini patut dipertanyakan. Kemana BPK, apakah sudah mengaudit keuangan negara terhadap proyek itu," kata Achmad di Sekretariat LP3K-RI Kalbar, Jalan H Rais A Rachman, Komplek Ruko Pasar Dahlia Blok A6 Nomor 245 Pontianak.

Aktivis ini juga mempertanyakan, berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Sambas, seperti pembangunan kawasan perbatasan. Juga berbagai proyek di Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan di Kabupaten Bengkayang.

"Saya tak mau merinci, proyek apa saya yang bermasalah. Tapi aparat penegak hukum, kita yakin pasti mengetahuinya. Apalagi pihak BPK, kami yakin sudah pula melakukan audit," papar Achmad seraya berharap BPK tansparan. Kalau ada indikasi korupsi terhadap pekerjaan proyek, harus dipaparkan ke publik.

Tapi realitanya, Achmad menilai, hingga saat ini terkesan pihak BPK menutup nutupinya. Seperti kasus indikasi korupsi dana Bansos KONI Kalbar miliaran rupiah. Dimana, hingga kini pihak Polda Kalbar tak bisa melakukan penyelidikan dan penyilidikan, karena belum ada hasil audit BPK.

"Kalau ada oknum BPK tak sanggup melakukan audit sesuai prosedur, ya mundur saja. Dari pada menjadi pertanyaan masyarakat," tegas Achmad dengan nada tinggi, mengingat kasus indikasi korupsi dana bansos KONI sudah lama, herannya belum juga ada hasil audit dari BPK.

Kalau kasus-kasus korupsi tak dapat ditindak tegas sesuai hukum yang ada, Achmad khawatir perbuatan korupsi akan meraja lela. Sehingga akan berdampak merugikan keuangan negara dan uang rakyat melalui APBN dsan APBD.

Menurut Achmad, jika kasus ini menjadi kenyataan, maksudnya kasus korupsi terus menerus dilakukan oknum aparat negara. Disatu sisi, tak ada tindakan hukum, dikhawatirkan akan ada terjadi pengadilan rakyat.

"Terjadinya pengadilan rakyat inilah yang tak kita inginkan. Apalagi suara rakyat itu, ya suara Tuhan," kilah Achmad seraya menambahkan, semua kasus indikasi korupsi yang diketahuinya tetap akan dilaporkan ke LP3K-RI Pusat di Jakarta, serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai laporan untuk ditindaklanjuti. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA