Sabtu, 25 Oktober 2014
Follow Us: Facebook twitter
Banyak Pihak Sesalkan Pernyataan Kapolres Sanggau
Headline
Ilustrasi - Ist
Oleh: Berita Khatulistiwa
sindikasi - Senin, 21 Januari 2013 | 01:35 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Sanggau - Sejumlah praktisi hukum di Kabupaten Sanggau sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan pernyataan Kapolres Sanggau, AKBP Winarto.

Kapolres menyampaikan bahwa kasus penipuan terhadap Bupati Sanggau dengan tersangka BRP dapat saja dihentikan proses hukumnya, sejauh kedua belah pihak, terutama korban mau dan bersedia melakukan upaya damai kepada tersangka. Praktisi hukum yang juga tokoh pemuda Sanggau itu mempertanyakan apa dasar hukum yang menjadi acuan Kapolres Sanggau mengeluarkan komentar tersebut, apalagi statmen tersebut disampaikan ke publik melalui media masa. Para praktisi hukum itu diantaranya, Abdurrahim SH, Zainuri SH dan Munawar Rahim SH.

Kepada wartawan, Minggu (20/1/2013) Abdurrahim,SH menegaskan kasus penipuan sejumlah uang yang terlaporkan oleh korban tersebut bukanlah merupakan perkara perdata atau delik aduan, tapi pidana murni, sehingga menurutnya proses hukum terhadap kasus pidana murni tersebut tidak dapat dicabut, walapun sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak.

“Tidak bisa, dari mana dasarnya, kalau dicabut, berarti Kapolres melakukan pelanggaran hukum” ujar Abdurrahim via selulernya.

Selain itu, Tokoh Pemuda Muhammadiyah itu juga menjelaskan sejumlah fakta hukum berdasarkan pasal-pasal yang termuat di dalam KUHP. Abdurrahim menyampaikan terdapat sejumlah pasal yang dinyatakan sebagai delik aduan. Seperti pasal 72 KUHP misalnya, yang menyebutkan bahwa pengajuan dan penarikan kembali terhadap delik aduan absolut, pada kasus perzinahan di pasal 284, 287,293. Penghinaan pasal 310, 322 dan 332 KUHP. Kemudian aduan kejahatan dalam keluarga di pasal 367,370,394,404 dan 411 yang di tuntut dalam hal peristiwa pidana. Sedang kan pasal pencurian 362, penggelapan 372, penipuan 378 KUHP adalah perbuatan pidana yang melawan hukum atau tindak pidana.

“Kalau upaya damai, itu silahkan saja antara korban dengan tersangka tapi proses hukum tetap lanjut, tidak ada celah untuk menghentikan kasus tersebut, meskipun menimpa pejabat sekelas Bupati,”pungkasnya.

Abdurrahim juga mempertanyakan soal kinerja pihak kepolisian yang seolah-olah lamban dalam mengusut kasus tersebut. Bahkan sejak penangkapan tersangka yang dilakukan petugas sejak Oktober 2012 sampai Januari 2013 ini, berkas tersangka belum juga dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Sanggau untuk melakukan proses hukum tahap dua.

“Kalau seperti ini penanganan perkara oleh pihak Kepolisian, kami sebagai masyarakat Sanggau jadi bertanya-tanya juga, ada apa ini dengan Polres. Kami berharapnya, karena kasus ini sudah menjadi sorotan masyarakat luas, apalagi menyangkut figure seorang Bupati, segeralah dituntaskan. Karena hukum itu tidak melihat orang besar dan orang kecil, pejabat atau rakyat jelata. Semua sama dimata hukum, ” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Zainuri,SH. Tokoh Pemuda sekaligus Ketua LSM itu mempertanyakan dasar ketentuan hukum yang digunakan Polres Sanggau dalam memberikan pernyataan tersebut di media. Sepengetahuan Zainuri, bahwa tidak ada celah hukum bagi kasus pidana murni untuk tidak diproses lebih lanjut.

“Jadi saya mau nanya, apa dasar Kapolres bicara seperti itu, KUHP pasal berapa? Menurut saya tidak ada celah hukum yang dapat atau membolehkan perbuatan pidana murni (penipuan) ini untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya. Kalau begitu, enak saja kan kita mencuri, menipu orang, habis itu minta maaf, lalu damai dan selesai tidak ada lagi proses hukum,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Abdurrahim dan Zainuri tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Munawar Rahim, SH. Secara terpisah, Ia menerangkan, hanya untuk perkara kriminal yang sifatnya sebagai delik aduan saja yang bisa dicabut, seperti pencurian atau penipuan dalam keluarga, zinah.

“Kalau penipuan tidak bisa dicabut walaupun sudah ada perdamaian. Penipuan bukan pasal delik aduan, kecuali penipuan dalam keluarga. Pasal 75 delik aduan pun hanya dapat ditarik dalam jangka waktu (selambat-lambatnya,red) 3 bulan sejak diajukan pengaduan. Jadi intinya kita mempertanyakanlah, apa dasar hukumnya kalau itu bisa tidak dilanjutkan,” kata pria yang juga menjabat selaku Humas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sanggau.

Sebagaimana diberitakan harian BERKAT, kasus penipuan senilai Rp1,3 M yang dialami Bupati Sanggau, Ir. H Setiman H Sudin yang dilakukan oleh tersangka berinisial BRP yang sempat menguak beberapa waktu lalu bakal dihentikan oleh pihak kepolisian Polres Sanggau. Penghentian kasus tersebut tergantung dari Bupati sebagai korban apakah mau mencabut laporan atas kasus penipuan yang dialaminya ataukah tidak.

“Jadi bisa saja dihentikan kalau korbannya mau mencabut laporan. Artinya secara ototmatis proses hukumnya dihentikan juga,”kata AKBP Winarto ketika ditemui disela-sela menghadiri kunjungan Pangdam XII Tanjungpura Mayjend TNI Ridwan di Kodim 1204 Sanggau, Jumat (18/1/2013). [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA