Selasa, 29 Juli 2014
Follow Us: Facebook twitter
Pembangunan Riau Town Square Terancam Distop
Headline
inilah.com
Oleh: Haluan Riau
sindikasi - Sabtu, 22 September 2012 | 02:45 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Pekan Baru - Setelah berlalu beberapa lama, akhirnya DPRD Riau melalui Komisi Gabungan, yakni Komisi A dan B, mengeluarkan rekomendasi untuk mendesak Pemprov Riau segera menghentikan pembangunan Riau Town Square. Perumusan rekomendasi sudah final dan akan dikirimkan ke Pemprov Riau.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian dari Komisi Gabungan (A dan B) DPRD Riau yang dipercaya untuk membahas penyelesaian polemik Riau Town Square (Ritos) dengan Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, MUI dan budayawan dan pihak terkait lainnya dalam beberapa kali hearing yang dilakukan sebelumnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang ikut merumuskan, hasil rekomendasi resmi DPRD Riau tersebut menjelaskan, sesuai kesepakatan Dewan meminta pembangunan Ritos dihentikan sementara hingga semua aspek hukum dan perizinannya terpenuhi.

“Perizinannya baik itu IMB, Amdal, Amdal lalinnya dan Izin Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kerjasamanya maksimal harus maksimal 30 tahun sesuai aturan dan syarat lainnya harus ikuti aturan,” ungkapnya kepada Haluan Riau, Jumat (21/9).

Ketika ditanya, apakah sikap Dewan jika surat resmi tersebut tidak diikuti Pemprov Riau, pasalnya, sudah beberapa kali Dewan mengkritisi agar segala perizinan dilengkapi dan selesaikan terlebih dahulu. Namun, pembangunan di kawasan Purna MTQ tersebut tetap dilakukan.

Dedet mengatakan, hal itu tergantung Pemprov nantinya jika pembangunan tetap dilakukan tidak sesuai dengan prsedur dan ketentuan yang berlaku. Dewan kembali mengingatkan sesuai dengan fungsi pengawasan Dewan agar pembangunan yang dilakukan Pemprov sesuai aturan.

“Dewan juga dapat mengambil langkah selanjutnya, misalnya hak interpelasi dan jika tetap tidak diikuti Kita juga akan mengambil sikap sesuai dengan fungsi Kita,” terang Noviwaldy yang akrab disapa Dedet ini.

Senada juga diungkapkan, Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Dia menjelaskan, unsur Pimpinan DPRD Riau sudah membahas hasil kajian dari Komisi Gabungan (A dan B) DPRD Riau tentang Ritos.

“Dan kita segera akan buat surat untuk Pemprov Riau guna meneruskan hasil kajian Komisi A dan B kemarin,” jelasnya, usai memimpin rapat pimpinan DPRD Riau, Rabu (19/9).

Johar menambahkan, dalam surat yang akan dikirimkan kepada Pemprov Riau tersebut, selain Rekomendasi Komisi Gabungan juga ada penambahan terkait dua venue, yakni venue Biliar dan boling.

“Terutama untuk venue biliar, kita minta venue biliar tersebut agar tidak lagi berada di situ lagi setelah PON ini,” ujar politisi Golkar ini. [ton]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
zulkifli
Jumat, 23 November 2012 | 10:35 WIB
Saya heran kenapa DPRD harus masuk di semua sisi pembangunan. Hal ini akan memberi peluang bagi setiap anggota DPRD untuk main mata, agar diciptakan suasana yang tidak kondusif. Seterusnya akan ada main mata dengan pengusaha. Kenapa tidak aparat hukum yang di perkuat, ada polisi, ada jasa dan kehakiman. DPRD kan bisa bermain di produk peraturan daerah, alias membuat peraturan yang baik. Bukan malah justru bermain pada bidang perizinan.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA