Rabu, 27 Agustus 2014
Follow Us: Facebook twitter
Ribuan Hektar Tanah Kawasan Terpadu Terlantar
Headline
Inilah.com
Oleh: Haluan Kepri
sindikasi - Kamis, 14 Juni 2012 | 04:10 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Bintan - Sebanyak 17.960 hektare lahan dari 23 ribu hektare lebih yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan kawasan wisata terpadu (KWT) di Kabupaten Bintan, Kepri saat ini dalam keadaan terlantar.

Informasi di lapangan lahan tersebut ditelantarkan sejak tahun 1990 lalu atau sudah 22 tahun belum dimanfaatkan. Terkait dengan itu tokoh masyarakat Kepri, Soemantri mengatakan potensi kerugian negara akibat lahan terlantar yang tidak digarap sangat besar.

Dia memperkirakan dari 17 ribu lebih lahan terlantar berpotensi merugikan negara miliran rupiah. Estimasi ini didapat dengan menghitung pajak atas tanah tersebut.

Dia menyatakan, opportunity loss tersebut masih merupakan hitungan pesimistis. bahkan bisa lebih tinggi tergantung arah pemanfaatannya.

Soemantri berjanji kasus pembiaran lahan yang tidak difungsikan itu akan dilaporkan ke pemerintah pusat dan daerah, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini dilakukan paling tidak lahan itu bisa diambil alih pemerintah atau dimanfaatkan.

Disebutkannya, lokasi untuk kawasan wisata sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Dalam pasal pasal 17 ayat 3 sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Bintan meliputi (huruf b), antara lain kawasan wisata Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, kawasan wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, kawasan wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang dan kawasan wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara.

Hal ini juga dipertegas dengan peraturan Pemerintah RI nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penata ruang yang merupakan penjabaran dari UU nomor 26 tahun 2007 tentang penata ruang.

Kemudian lanjut Soemantri, lokasi kawasan wisata Lagoi tersebut berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Hukum (KDH) Riau nomor KTPS 595/XI/1990 tentang pencadangan areal tanah seluas 19 ribu hektar di pulau Bintan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepri.

Untuk kawasan wisata terpadu yang dikelola oleh PT Buana Megawisatama (BMW) dan SK Gubernur KDH tingkat I Riau nomor KTPS 105/III/1992 tentang izin pencadangan atau penyediaan tanah seluas kurang lebih 4 ribu hektar di pulau Bintan, Kabupaten Daerah II Kepri untuk kawasan wisata terpadu kepada PT BMW.

Terkait tentang proses pembebasan tanah dan ganti rugi dari tahun 1990-1993 saat itu kata Soemantri satu meter persegi diganti Rp100-Rp200. Namun pasca unjuk rasa masyarakat desa di Bintan yang menuntut ganti rugi atas tanah lahan mereka dinaikkan menjadi Rp10 ribu per meter persegi.

Setelah tuntutan tersebut, perundingan demi perundingan terus berlangsung dan bahkan 9 orang perwakilan dari desa setempat diundang ke Singapura untuk menerima penjelasan langsung dari Ketua Ekonomic Development Board (EDB) Mr Philip Yew.

"Secara kronologis, Philip menguraikan keterlibatan investor dari Singapura di Kepri dan Batam. Sebelumnya EDB juga pernah diundang Pemerintah Indonesia ke Jakarta untuk membicarakan investor dari Singapura tersebut. Terutama membangun kawasan industri di Batam, Lobam dan Karimun serta kawasan wisata Lagoi tahun 1990 dengan bendera PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) seluas 110 hektar di kawasan eks penambangan pasir darat Lobam," ungkapnya.

Tahun 1990 dan 1991, investor melalui tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi Riau membayar ganti rugi tanah masyarakat sebesar 3 dollar Singapura permeter persegi atau saat itu sekitar Rp4.000. Namun masyarakat hanya diganti rugi Rp100-Rp200.
Pembayaran memang tidak secara langsung dari investor kepada masyarakat pemilik tanah, akan tetapi melalui panitia yang dibentuk Pemda setempat.

"Hal ini perlu dijelaskan, bahwa sesuai dengan perkataan Mr Philip, investor yang mengelola kawasan industri dan wisata di Bintan telah membayar 3 dollar Singapura melalui panitia," ucap Soemantri.

Dia mengatakan, upaya penyelesaian tuntutan tambahan ganti rugi ini telah beberapa kali dibentuk tim oleh Pemda, namun tidak mampu menyelesaikannya. Terakhir, dianjurkan menyelesaikannya agar melalui jalur hukum.

Sementara itu Kasi Inventarisasi dan Pemetaan Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bintan Ruah Alimaha menyebutkan, luas lahan keseluruhan milik PT BMW berjumlah 23 ribu hektar. Lahan ini terbentang terpisah, mulai dari Lobam, Sungai kecil sampai dengan Malang Rapat.

Masing-masing luas lahan diperuntukkan untuk kawasan Industri Lobam seluas 4.000 hektar dan sisanya sebnyak 19.000 hektar terbentang dari Sungai kecil sampai dengan Malang Rapat.

PT BMW kata Ruah merupakan induk dari perusahaan besar yang didalamnya ada PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan PT Sunimas, di mana PT BMW dan PT SBW diberikan izin sebagai Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan PT Sunimas sebagai Hak Guna Usaha (HGU).

Dia menuturkan, dulunya, lahan tersebut merupakan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan hutan produksi. SK penetapan kawasan hutan tersebut berdasarkan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor 173 tahun 1986 di Provinsi Riau (sebelum terbentuk Kepri).

Penetapan hutan tersebut menjadi Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang didalamnya ada tiga perusahaan yaitu PT BMW, PT SBP dan PT Sunimas yang.

Namun sekitar tahun 1990, kawasan tersebut dilepas dan beralih ke HGB dan HGU, di mana dari pelepasan itu, mereka berhak membangun kawasan industri, pariwisata dan pengembangan lainnya. Setelah dilepas, PT BMW ke BPN untuk mengurus izin HGB dan HGU.

"Yang menjadi heran bagi kami di sini adalah pada saat pelepasan kawasan hutan itu tahun 1990 ada SK-nya dari Menteri Kehutanan. Namun, mereka tidak pernah memberitahukannya kepada kami dan seolah ini sengaja disembunyikan," ujar dia beberaa waktu lalu.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Kabupaten Bintan Mardhiah saat dikonfirmasi tentang pemanfaatan lahan dari PT BMW mengatakan perusahaan tersebut saat ini sedang melakukan pengembangan investasi untuk jangka panjang.

PT BMW mencakup didalamnya kawasan pariwisata Lagoi, kawasan industri Lobam dan saat ini yang sedang berjalan adalah pembangunan Pesona Bintan Lagoi atau Treasure Bay, PT Alila dan lainnya.

"Pembangunan Treasure Bay saat ini masih dalam tahap proses pematangan lahan seluas 338 hektar yang dibangun secara bertahap," ujar dia.

Lebih lanjut dikatakan, kawasan tersebut ada hutan yang harus diperlakukan atau ditata didalamnya dan ini merupakan kewajiban dari Bappeda Bintan untuk menjadikannya green area atau kawasan hutan.

Sebelumnya Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, lahan milik PT BMW Lagoi sudah diwacanakan akan dikembangkan menjadi resort dalam jangka waktu yang lama. Dia menyebutkan, sejumlah proyek pengembangan yang sudah dilakukan adalah Lagoi Bay, Pesona Lagoi Bintan atau Treasure Bay dan lainnya.

Disamping membangun resort, pihak perusahaan juga telah membangu sejumlah fasilitas umum dan sarana lainnya untuk kepentingan masyarakat.

"Pengembangan lahan PT BMW Lagoi sudah terplot-plot dan ada tahap pengembangan selanjutnya. Ini bisa kita lihat dengan dibangunnya sejumlah kawasan resort seperti di Lagoi dan daerah lainnya," kata Sani.

Terkait dengan pemanfaatan lahan yang tidak maksimal sehingga banyak yang terlantar dan hanya sedikit digunakan dari total luas 23 ribu hektar, Sani meminta kepada pihak perusahaan agar secepatnya mengambangkan lahan tersebut.

Karena kata dia, lahan tersebut memiliki potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan. "Kita minta pihak perusahaan agar serius mengembangkan lahan ini, karena investor lain sudah banyak yang menunggu," imbuhnya.[gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA