Jumat, 19 Desember 2014
Follow Us: Facebook twitter
77 Kasus Kerusakan Hutan Terjadi di NTT
Headline
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya - IST
Oleh: Erende Pos
sindikasi - Rabu, 13 Juni 2012 | 02:10 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Kupang - Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 2010 dan 2011 tercatat 77 kasus perlindungan dan pengamanan hutan. Dari jumlah tersebut, baru tiga kasus yang telah ada putusan pengadilan dan 19 kasus pada tingkat P21.

Hal ini dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan Provinsi NTT di Kupang, Selasa (12/6/2012).

Menurut Lebu Raya, data menunjukkan kerusakan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir mengakibatkan gangguan keamanan hutan yang menonjol. Dimana gangguan keamanan itu adalah perambahan kawasan hutan (illegal logging), kebakaran hutan dan peredaran hasil hutan secara ilegal.

Selain itu,lanjut Lebu Raya, dilihat dari sisi ketersediaan tenaga pengamanan hutan, jumlah anggota polisi hutan yang ada di NTT belum terlalu memadai. Hal ini bila dikaitkan dengan luas kawasan hutan yang ada menjadi kewenangan pengelolaan daerah.

Jumlah ideal anggota polisi hutan hutan di NTT adalah 552 orang. Jumlah yang ada baru 177 orang. Berarti masih terdapat kekurangan sebesar 375 orang. "Namun penyebaran anggota polisi hutan perkabupaten bervariasi dan ada kabupaten yang tidak memiliki polisi hutan,"katanya.

Alokasi dana APBD Kabupaten untuk mendukung upaya perlindungan dan pengamanan hutan di masing-masing kabupaten belum terlalu signifikan dengan tugas dan tanggung jawab pemangku kawasan hutan oleh kabupaten.

Hal ini dapat dilihat secara umum dana yang tersalokasi untuk perlindungan dan pengamanan hutan di masing-masing Kabupaten dibawah 20 persen.

"Pada umumnya dana teralokasi untuk perlindungan dan pengamanan hutan di masing-masing Kabupaten dibawah 20 persen malahan ada kabupaten yang tidak mengalokasikannya," katanya.

Menurut Lebu Raya, menyikapi permasalahan ini, perlu dicermati untuk disikapi. Setidaknya meningkatkan kinerja dan optimalisasi upaya perlindungan hutan pada khususnya untuk mencapai keberhasilan pembangunan kehutanan pada umumnya di Provinsi NTT.

Lebu Raya mengungkapkan, sejalan dengan semangat otonomi daerah, kita dituntut untuk meningkatkan akselerasi dan mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan wilayah.

Namun, lanjut Lebu Raya, perlu ditekankan bahwa implementasi pertumbuhan dan perkembangan wilayah harus dilihat dalam perspektif dinamis yang terintegrasi dalam pembangunan nasional.

Artinya, pembangunan dengan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat. Banyak sekali aktifitas ekonomi/budaya yang bersinggungan dengan hutan.

"Dibutuhkan perhatian serius untuk mengurus masalah kawasan hutan yang saat ini sedang direvisi. Karena di beberapa daerah kabupaten, kawasan hutan lebih luas dari diluar kawasan hutan, " kata Lebu Raya sambil menambahkan, kewenangan pengurusan kehutanan merupakan tanggung jawab yang tidak mudah karena mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat.

Lebu Raya menambahkan, melalui rapat ini diharapkan dapat bergandengan tangan bersama-sama dalam menjaga dan mengawasi hutan. Selain itu, para aparat kehutanan diharapkan dapat bekerja dan memberikan pemahaman yang sama untuk mengelola dan mengawasi hutan yang ada di NTT.

“Kita harus sadari bahwa bukan untuk hutan itu sendiri tapi harus memberi dampak dan manfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan,“ ujar Lebu Raya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hutan dengan baik, jangan sampai disalahgunakan kegunaannya.

Dari kebijakan Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan bahwa tidak ada penebangan hutan, tetapi kita diharapkan bisa menanam, merawat dan melestarikan yang sudah ada. Walau demikian, pembangunan tidak boleh terhambat.

Sementara itu Ketua Panitia, Ir. Benediktus Polo Maing, M.Si, mengatakan, maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun pemahaman yang sama tentang pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan di NTT.

Sedangkan tujuannya, yakni terumusnya permasalahan terkini pembangunan kehutanan dari aspek perlindungan dan pengamanan serta rencana langkah/tindak lanjut mengatasi masalah yang ada secara terpadu.

Peserta berjumlah 60 orang terdiri dari Dinas Kahutanan se-kabupaten/kota, Kapolres se-NTT, Kejati dan UPTD Unit Pelaksana Kementerian Kehutanan RI. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA