Minggu, 21 September 2014
Follow Us: Facebook twitter
LSM Batam "Ngamuk" di Acara KPK
Headline
inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Haluan Kepri
sindikasi - Rabu, 18 April 2012 | 00:30 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Batam - Puluhan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) Batam "mengamuk" di acara lokakarya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Goodway Hotel, Batam, Kepri, Selasa (17/4/2012).

Mereka berteriak-teriak menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan tertutup dengan aparat pemerintah.

"Tidak bisa. Acara ini acara masyarakat, tetapi ternyata isinya pemerintah, tertutup pula," kata Ketua LSM Forum Rakyat Marginal, Ahadi Hutasoit.

Ia menuding KPK melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah terkait kasus-kasus yang melibatkan pemerintah.
"Ini pertemuan bodong. Bubarkan saja KPK," kata dia.

Ahadi juga mempertanyakan beberapa laporan LSM terkait dugaan korupsi di Batam ke KPK yang hinggi kini masih mengendap. Salah satunya Dispendagate.

"Bagaimana dengan laporan kami yang dispendagate? Tidak ada gerakan KPK. Padahal biaya untuk mengumpulkan data dan melaporkan kasus itu ke KPK kami patungan dengan teman-teman LSM lainnya," kata dia, Selasa (17/4/2012).

Sekedar diketahui, kasus dispendagate muncul tahun 2008 pada saat Kejari Batam dipimpin Suharto Rasidi. Dari keterangan BPKP, terungkap adanya dugaan kerugian negara uang insentif upah pungut pajak atau dikenal 'Disependagate' sebesar lima persen yang dibagikan kepada instansi/pejabat termasuk pimpinan dan anggota DPRD. Kebijakan pendistribusian uang tersebut berdasarkan SK Walikota Batam saat itu.

Menariknya, meskipun ada kerugian negara, Suharto Rasidi justru menutup kasus dugaan korupsi pendistribusian dana perangsang oleh Dispenda Batam senilai Rp7,7 miliar dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tidak puas dengan SP3, kasus itu pun di laporkan ke KPK. Namun sayangnya hingga saat ini tidak ada pergerakan untuk mengungkap kasus tersebut.

Di tempat yang sama anggota LSM Madani, Sabarudin juga mempertanyakan kelanjutan kasus bantuan sosial (Bansos) 2009 di Batam yang merugikan negara miliran rupiah.

Meskipun dia mengakui sudah ada dua orang dipenjara yakni mantan Kabag Keuangan, Erwinta dan Bendahara Bagian Keuangan Pemko Batam Raja Haris, namun masih ada lagi kasus Bansos yang merugikan negara Rp47 miliar.

"Memang sudah ada putusan, dua orang di penjara. Tapi masih ada lagi, yang merugikan negara Rp47 miliar," kata dia.
Ia meminta KPK turun tangan melanjutkan kasus bansos di Batam.
Kasus Bansos di Batam, merugikan negara hingga miliaran rupiah, seharusnya diusut KPK, bukan kejaksaan, kata dia.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, dalam menindak korupsi, KPK harus sejalan dengan Undan-Undang. Penegak hukum tidak sertamerta langsung tangkap. Tapi harus melalui mekanisme.

"Penegak hukum tidak bisa tangkap langsung harus ada mekanisme," kata dia.

Ia meminta LSM untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Mengenai lokakarya yang dihadiri pemerintah, ia mengatakan acara itu memang diadakan untuk pejabat pengguna anggaran, bendahara dan aparatur negara lain.

Kata Zulkarnaen acara itu untuk memberikan arahan agar pemerintah tidak bersinggungan dengan tindak korupsi.
"Ini merupakan bentuk pencegahan," kata dia.

Selain dengan pemerintah, KPK juga melakukan lokakarya dengan legislatif, LSM dan lainnya.

Buka Pelaporan

KPK membuka pelaporan kasus korupsi di Kota Batam. Pengaduan terbuka untuk seluruh masyarakat yang memiliki informasi tindak pidana korupsi. Pelaporan dilaksanakan di Goodway Hotel, Selasa (17/4/2012) sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

"Besok, kami terbuka menerima pelaporan masyarakat," kata Wakil KPK Zulkarnain.

Staf KPK, Ganis, mengatakan masyarakat yang hendak mengadukan tindak korupsi, harus melengkapi aduan dengan bukti-bukti yang kuat, termasuk nama terduga koruptor. Selain itu harus menyertakan identitas pelapor. KPK menjamin akan merahasiakan nama pelapor.

Selain menerima laporan masyarakat, KPK juga menggelar bimbingan teknis kepada aparat pengguna anggaran, bendahara, inspektorat dan aparat lelang.

"Hari ini (kemarin) khusus untuk forum pemerintah, penyelenggara negara," kata Zulkarnain.

Ia mengatakan pemberantasan korupsi tidak sekedar menindak, melainkan mencegah."Pencegahan harus diintensifkan," kata dia.
Penyelenggara anggaran harus mengingatkan agar penggunaan uang negara mesti sesuai untuk menghindari tindak korupsi. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA