INILAH.COM, Pekanbaru - Pembangunan menara seluler oleh PT Hoba Shita di Jalan Sukakarya Gang Sadar RT 4 RW 03 mendapat kecaman warga sekitar.

Penolakan karena jarak antara pembangunan menara dengan pemukiman warga tidak memenuhi standart jarak yang semestinya.

Hal ini disampaikan Aung SK, Jumat (24/2), saat ditemui di kediamannya. "Saya dan warga di sini mengecam pembangunan tower seluler tersebut karena jaraknya yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Jarak yang seharusnya antara 400-500 meter dari pemukiman, namun yang ada di sini hanya berjarak kisaran 100 meter," tuturnya.

Aung mengatakan dengan begitu dekatnya jarak antara menara dengan pemukiman warga, dapat menimbulkan kanker yang berasal dari radiasi yang ditimbulkan oleh menara tersebut.

"Dengan jarak yang begitu dekat akan menimbulkan penyakit kanker yang dapat diderita oleh masyarakat sekitar tower mulai dari anak-anak hingga dewasa," pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan Sahfrizal, warga yang rumahnya sepadan dengan lokasi pembangunan menara seluler tersebut.

"Saya tidak setuju dengan pembangunan tower tersebut karena akan menimbulkan penyakit kanker. Kalau ada asuransi atau jaminan kesehatan dari perusahaan yang membangun tidak masalah,"tuturnya.

Sahrizal dan warga sekitar tersebut diakuinya telah mengirimkan surat ke pihak kecamatan dan DPRD Kota Pekanbaru terkait permasalahan tersebut.

"Kami telah mengirimkan surat kepada pihak kecamatan dan DPRD Kota Pekanbaru terkait permasalahan itu supaya ditindaklanjuti semesetinya," tuturnya.

Warga mengharapkan agar pihak terkait segera mengusut tuntas permasalahan tersebut dan meminta agar proyek pembangunan tower tersebut dibatalkan.

"Kami meminta agar pihak-pihak terkait segera melakukan tindak lanjut atas perkara ini dan segera membatalkan pembangunan tower seluler demi keselamatan masyarakat," pungkasnya.

Ditanggapi

Penolakan warga Jalan Sukakarya Gang Sadar RT 04 RW 03 , Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan, tentang pembangunan tower tampa izin dari warga setempat ditanggapi Sekertaris Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Kamaruzaman

Kamaruzaman mengatakan, Jumat (24/02), jika ada penolakan dari warga berarti adanya penyalahan aturan dalam pembangunan menara tersebut.

"Instansi terkait harus melakukan peninjauan kembali terhadap proses perizinan yang telah dikeluarkan terhadap pembangunan tower tersebut. Karena selain keberadaan tower tersebut menyalahi aturan, seperti izin pendirian tower tampa melalui persetujuan warga setempat. Perizinan yang diberikan instansi terkait juga patut dipertanyakan," ungkap Kamaruzaman.

Ia menerangkan, mengenai masyarakat sekitar yang tidak terima terhadap pembangunan menara seluler di daerahnya yang merasa resah karena berbahaya bagi keselamatannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan menara di sana dilakukan dengan sistem dibangun terlebih dahulu kemudian perizinan dikeluarkan belakangan.

"Sesuai keluhan warga yang mengajukan penolakan pendirian tower di daerahnya karena sebelum izin diberikan oleh dinas tata ruang kota, tower tersebut telah dibangun oleh kontraktor. Ini yang menjadi persoalan, sehingga dilihat dari kronologisnya, tower tersebut dirikan dulu, baru diurus izinnya, sehingga perinsip izin yang didapatkan dari warga pemilik lahan yang bersedia sepertinya mengabaikan kepentingan masyarakat disekitarnya," ujarnya.

Kamaruzaman mengatakan, dengan keadaan ini, DPRD khususnya di Komisi I tentunya mempertanyakan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, karena masalah ini juga dalam pembahasan di Pansus maka kembali akan melakukan pemanggiilan kepada instansi terkait seperti Dinas Tata Kota, Dispenda, dan perusahaan yang bersangkutan.

"Kita akan cari waktu yang tepat untuk melakukan pemanggilan kepada instansi terkait, karena saat ini kebetulan sangat tepat juga karena ada pembahasan di pansus," terangnya. [mor]