Senin, 21 April 2014
Follow Us: Facebook twitter
Usut Dugaan Penyimpangan Proyek BKD Riau
Headline
inilah.com
Oleh: Haluan Riau
sindikasi - Sabtu, 25 Februari 2012 | 03:20 WIB

INILAH.COM, Pekanbaru - Penyelidikan dugaan mark up dan penyimpangan proyek pembangunan gedung di Pusdiklat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, oleh Kejari Pekanbaru dinilai aneh. Pasalnya tim Jaksa meminta saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Gerakan Muda Peduli Rakyat (Sekjen Gempur), R Adnan (pelapor), Jumat (24/2).

Ia mengatakan, tim Jaksa Kejari Pekanbaru meminta audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau, namun Kejari Pekanbaru, malah meminta keterangan saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Pekanbaru.

"Kami menilai penyelidikan yang dilakukan Kejari Pekanbaru sudah kebablasan, sebab bukannya meminta keterangan saksi ahli dari BPKP atau BPK Riau, malah meminta keterangan dari Dinas PU Kota Pekanbaru," tegas Adnan.

Kejari Pekanbaru, kata R Adnan, sudah lari dari koridor dan ketentuan yang berlaku. Dulu, Kejari Pekanbaru meminta agar masyarakat melaporkan data dugaan korupsi yang terjadi di Kota Pekanbaru, namun setelah ada laporan dari masyarakat, malah Kejari Pekanbaru terkesan tidak serius.

Untuk itu, ucap R Adnan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kejari Pekanbaru guna mempertanyakan alasan Kejari Pekanbaru meminta keterangan saksi ahli dari Dinas PU Kota. Sebab proyek rehab BKD Riau juga diawasi, oleh tim teknis yang berasal dari Dinas PU Riau.

Sementara Kasi Intel Kejari Pekanbaru, Syafrianto ZP, ketika dikonfirmasi wartawan belum bersedia menjawab alasan pihaknya meminta Dinas PU Kota Pekanbaru sebagai saksi ahli.

Seperti diberitakan sebelumnya, darilaporan yang disampaikan LSM Gempur ke Kejari Pekanbaru, proyek rehab dan pembangunan gedung di BKD Riau diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Mereka menilai proyek yang dianggarkan tahun 2011 tersebut mark up dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.

Dalam laporan disebutkan penyimpangan proyek diduga akibat adanya permainan antara oknum di BKD Riau, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tenaga Penggelola Teknis, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, serta kontraktor.

Sekjen Gempur R Adnan mengatakan bahwa, pengerjaan proyek yang diduga telah terjadi korupsi tersebut yakni rehabilitasi barak/kelas 2 lantai dengan nilai kontrak Rp1,239 miliar, pekerjaan pembangunan gedung sarana 2 lantai dengan nilai kontrak Rp999,970.000, dan pekerjaan rehabilitasi aula dan penataan panggung dengan nilai kontrak Rp515.564.353.

R Adnan menjelaskan, perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh kontraktor, pelaksana di ataranya pemotongan volume, seperti kuda-kuda.

Dalam gambar yang ada 7,2 meter, namun yang dipasang hanya 5,2 meter. Kemudian besi, seharusnya digunakan diameter 10 mm, namun yang dipasang hanya diameter 7, serta bekising dalam RAB menggunakan kayu baru, namun yang dipasang kayu bekas bongkaran. [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA