INILAH.COM, Kupang – Di tengah gencarnya sejumlah institusi melakukan pemberantasan praktek korupsi namun masih saja ada instansi tertentu di lingkungan pemerintahan yang korup.

Walikota Kupang Daniel Adoe mengungkapkan hal itu pada kegiatan pembagian dana bantuan operasional TP. PKK Kecamatan dan Kelurahan, Posyandu dan Dasawisma tahun anggaran 2012untuk Kecamatan Kota Raja di Kantor Camat Kota Raja, belum lama ini.

Ia mengakui saat ini masih ada sejumlah kasus korupsi yang terjadi pada beberapa unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinannya tidak main-main dalam memberantasnya.

“Komitmen pemberantasan ini harus dilaksanakan. Diharapkan agar di tahun-tahun kedepan angka korupsi semakin ditekan dan pada akhirnya tidak ada lagi korupsi,” tandasnya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil survei Integritas Pemerintah Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011, Kota Kupang menempati peringkat ke-22.

“Kota Kupang mendapat nilai yang sama dengan Pemkot Madiun Jawa Timur yang menempati urutan ke-21. Dibanding dengan hasil survei tahun 2008 oleh TII (Transparency International Indonesia) Kota Kupang merupakan salah satu kota terkorup di Indonesia,” ujarnya.

Ia mengatakan, usai pengumuman resmi dari KPK beberapa waktu lalu, Pemkot segera bertindak dengan mengundang salah seorang petinggi KPK untuk memberikan ceramah dan pengarahan kepada seluruh pengelola keuangan di Pemkot Kupang.

“Hasil survei tahun 2010 oleh TII, Kota Kupang naik pada peringkat ke-27,” katanya.

Walikota berharap tahun-tahun ke depan angka korupsi semakin ditekan dan pada akhirnya tidak ada lagi korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pada kesempatan itu Walikota juga mengatakan, ke depan pelayanan kesehatan gratis akan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat di Kota Kupang dan setiap warga akan mendapatkan asuransi kematian Rp1 juta.

Program kedepannya kata dia, Pemkot akan melaksanakan bedah rumah untuk rumah dinding dan yang berlantai tanah.

“Program ini telah dikoordinasikan dengan Kemenpera RI dengan syarat harus memiliki dokumen pemilikan tanah yang sah,” katanya.

Untuk pemutusan rantai kemiskinan, kata Walikota lagi, ke depannya akan dilakukan subsidi dari warga mampu kepada warga kurang mampu dengan cara setiap pembelian tiket pesawat akan ditarik Rp10 ribu.

“Dana yang terkumpul akan dipakai untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu,” katanya.

Sementara berkaitan dengan dana operational TP PKK Kecamatan, Kelurahan, Posyandu dan Dasawisma di Kota Kupang, diakui Walikota mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam TA.2012 ini dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dibanding tahun sebelumnya yaitu PKK Kecamatan menjadi Rp12.5 juta atau sebesar Rp75 juta untuk enam kecamatan.

Sementara dana operasional TP. PKK Kelurahan menjadi Rp6.5 juta atau sebesar Rp. 331.500.000 untuk 51 kelurahan. Sedangkan Posyandu menjadi Rp2.5 juta/posyandu dari sebelumnya Rp. 1.5 juta atau sebesar Rp. 687.500.000 untuk 275 posyandu.

Sedangkan untuk Dasawisma baru pada TA 2012 mendapatkan dana Rp1 juta per dasawisma dan khusus Posyandu Lansia dianggarkan Rp1.5 juta per posyandu.

“Dana operasional untuk Posyandu Lansia pada kesempatan tersebut belum dapat dibagi karena keputusan tentang pembentukan Posyandu Lansia belum diproses di tingkat kelurahan,” katanya. [mor]