Rabu, 24 September 2014
Follow Us: Facebook twitter
Gapura Mapolres Kukar Harus Dibongkar
Headline
Foto : Ist
Oleh: Koran Kaltim
sindikasi - Senin, 13 Februari 2012 | 21:40 WIB

INILAH.COM, Tenggarong – Gapura Mapolres Kukar yang menonjolkan ornamen Bali dan dianggap tidak sesuai dengan budaya lokal, turut disoroti oleh Koalisi Peduli Budaya Lokal.

Mereka menyampaikan somasi kepada kepada Kapolres Kukar AKBP I Gusti Kade Budhi Harryarsana, Senin (13/2). Kapolres diberi tenggat waktu atau deadline satu bulan untuk mengganti ornament gapura Mapolres tersebut dengan ornament Kutai atau Dayak.

Perwakilan Koalisi diterima oleh Kasat Intelkam Polres Kukar AKP Andre Anas didampingi Kasubag Humas AKP I Nyoman Subrata. Sementara Kapolres sedang berada di Balikpapan untuk pekerjaan di Polda Kaltim.

Wahyudi, perwakilan Koalisi, mengatakan mereka memiliki lima tuntutan yang mesti dipenuhi. Pertama, Kapolres diminta merobohkan atau mengganti ornamen pagar dan gapura saat ini dengan ornamen budaya lokal, yakni Kutai atau Dayak.

Kedua, penggantian ornamen gapura ini dilakukan selambatnya satu bulan terhitung sejak 13 Februari 2012. Ketiga, Kapolres diminta menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kukar dan Kaltim melalui media koran lokal dan nasional. Permohonan maaf ini disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat somasi dikeluarkan.

Keempat, Kapolres diminta tidak mengulangi perbuatan yang menimbulkan ketersinggungan terhadap kearifan lokal atau perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan rasial di Kukar.

Kelima, Kapolres diminta agar lebih menghormati kearifan budaya lokal demi menjaga Kukar tetap aman dan damai. ”Itulah lima tuntutan didalam somasi yang kami serahkan, semoga bisa dipenuhi,” ucapnya.

Bila Kapolres tidak memenuhi tuntutan tersebut, tegasnya, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar.

Kemudian, terkait komentar Kapolres sebelumnya yang bahwa kalau ornamen gapura di Polres Kukar tersebut menonjolkan 4 unsur budaya Nusantara, yakni Dayak, Kutai, Jawa dan Bali, Wahyudi tak sependapat. Ia mengatakan al itu hanya perspektif Kapolres sendiri.

“Kalau masyarakat umum akan berpandangan lain ketika melihat pertama kali gapura itu. Apalagi, gapura itu lebih dominan dengan ornamen Bali. Buktinya, warna dasar hitam yang ada di gapura itu merupakan warna khas Bali. Seharusnya, gapura itu lebih dominan menonjolkan ornamen khas budaya lokal seperti hiasan Burung Enggang,” papar Wahyudi.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Kukar AKP I Nyoman Subrata mengatakan, surat somasi bakal disampaikan kepada Kapolres Kukar. ”Sudah kami terima dan somasi ini akan saya serahkan kepada Kapolres,” katanya.

Kepala Bidang Seksi Pelestarian Budaya Adat Kesultanan Kutai, Aji Pangeran Hario Kesumo Poeger mengatakan, siapapun boleh menonjolkan budaya daerah asal mereka jangan sampai melunturkan budaya Kutai. ”Saat ini kita sudah masuk wilayah NKRI, jadi silakan saja mereka menonjolkan budaya masing-masing asalkan jangan sampai melunturkan budaya Kutai itu sendiri," terangnya.

Ia juga mengungkapkan, mengenai masalah gapura tersebut, Minggu (12/2) malam kemarin, Kapolres juga telah menghubunginya untuk meminta restu terkait pembangunan gapura di Mapolres Kukar tersebut. “Tadi malam (Minggu,Red), Kapolres ada menghubungi saya untuk meminta restu terkait pembangunan gapura. Soal surat permohonan izin, saya belum mengecek ke sultan,” ucap Poeger.

Mengenai pembangunan gapura ini sendiri menggunakan dana pribadi Kapolres dengan jumlah besar. Berdasarkan keterangan Komang, salah seorang pekerja asal Bali yang mengerjakan gapura tersebut, dana pembangunan gapura dan pagar Mapolres mencapai Rp300 jutaan. Bahkan, Kapolres juga mendatangkan tiga orang pekerja dari Bali langsung untuk mendesain gapura dan pagar tersebut.

”Pembangunan gapura ini sudah berjalan selama 4 bulan, dan dalam pekerjaan ini setidaknya ada enam orang pekerja, yakni tiga didatangkan dari Bali dan tiga dari lokal,” katanya siang kemarin.

Sementara Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kukar, Junaidi, justru menilai positif gapura tersebut. Ia beranggapan Kapolres memadukan unsur dari empat suku di Indonesia yakni Bali, Dayak, Kutai dan Jawa.

“Ini sangat positif, karena ada misi yang terkandung didalamnya yakni menyatukan seluruh etnis,” kata Junaidi.

Menurutnya Kukar tak terlepas dari sejarah sebagai kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Untuk itu, ia meminta kepada masing-masing pihak di masyarakat agar bisa menahan diri, dengan tidak memprovokasi hal-hal yang berbau SARA. Selain itu, ia meminta kepada Polres Kukar agar bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha melakukan provokasi.

”Banyak hal-hal penting lainnya yang harusnya dilakukan.,” ujarnya. [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA