Kamis, 18 Desember 2014
Follow Us: Facebook twitter
Proyek Multiyears Tidak Perlu Perda
Headline
IST
Oleh: Harian Kepri
sindikasi - Senin, 13 Februari 2012 | 02:30 WIB

INILAH.COM, Karimun - Lanjutan proyek Coastal Area dan Pasar Baru Kolong Tahap II dan III hanya diperlukan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dengan DPRD Karimun.

Payung hukum untuk pelaksanaan proyek multiyears selanjutnya tidak perlu menggunakan Peraturan Daerah (Perda).

Proyek multiyears sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2007 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan jalan pesisir (Coastal Area) dengan sistem tahun jamak. Kemudian tanggal 27 Januari 2009 Bupati Karimun menandatangani Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2007 itu.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun Jamaluddin SH di Sei Pasir, Kecamatan Meral Minggu (12/2) mengatakan, aturan pelaksanaan proyek multiyears menggunakan nota kesepakatan itu dijelaskan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, salah satu kemudahan pelaksanaan proyek multiyears hanya menggunakan nota kesepakatan antara Pemkab Karimun dengan DPRD Karimun adalah untuk efisiensi anggaran di Pemkab Karimun. Sebab, kalau payung hukumnya berdasarkan Perda perlu dibentuk Pansus.

"Lho kalau dibentuk Pansus berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Sekali kunker saja bisa habis anggaran hingga seratus juta lebih untuk anggota Pansus. Nah, dengan nota kesepakatan antara Pemkab dan DPRD kan tidak perlu adanya Pansus, sementara anggarannya bisa dialihkan untuk pembangunan Karimun," ujar Jamaluddin.

Dijelaskan, untuk kesempurnaan nota kesepakatan tersebut diperlukan kelengkapan, di dalam draftnya dijelaskan sistem tersedianya dana, sumber anggaran dan sistem pelaksanaan. Untuk teknis pelaksanaannya, lebih dipertajam lagi dalam kontrak kerja antara Pemkab Karimun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dengan kontraktor.

Dibeberkan Jamal, untuk menguatkan payung hukum tersebut, maka selama empat hari mulai dari 6-9 Februari 2012 lalu, Badan Legislasi DPRD Karimun bersama Dinas PU Kabupaten Karimun melakukan konsultasi dengan Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekjen Kemendagri RI.

"Ketika melakukan konsultasi dengan Biro Hukum di Sekjen Kemendagri tersebut, mereka menyebutkan kalau kekuatan hukum antara nota kesepakatan dengan Perda kekuatannya sama terkait terjaminnya penyediaan anggaran tahun berikutnya dalam proyek multiyears. Jadi mereka membolehkan menggunakan nota kesepakatan itu," jelas Jamal.

Berdasarkan nota kesepakatan itu, kata Jamal, maka untuk tahun 2012 proyek Jalan Lingkar (Coastal Area) dianggarkan Rp30 miliar, tahun 2013 juga sebesar Rp30 miliar dan tahun 2014 dianggarakan sebesar Rp40 miliar dengan total penambahan anggaran untuk tiga tahun berturut-turut sebesar Rp100 miliar. Sementara, proyek Pasar Baru Kolong untuk 2012 dianggarkan sebesar Rp9,1 miliar.

Dijelaskan lagi, meski saat ini proyek Coastal Area sedang masa penambahan waktu pengerjaan 50 hari setelah masa kontrak habis, namun penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar tersebut tetap dilanjutkan karena pengerjaannya dimulai dari 5 kilometer kedua tanpa mengganggu pengerjaan sebelumnya.[dit]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA