INILAH.COM, Kupang - Seorang kandidat gubernnur NTT dari jalur independen harus mampu mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 250.000 dari warga di 21 kabupaten dan kota di NTT.

Angka itu merujuk pada jumlah penduduk NTT secara keseluruhan sebanyak 4.883.000 jiwa sesuai data penduduk pada tahun 2011.

Juru Bicara KPU Provinsi NTT Djidon de Haan mengatakan itu kepada wartawan di Kupang, Jumat (10/2) lalu. Sedangkan asumsi anggaran biaya yang digunakan untuk membiayai semua tahapan pilkada gubernur hingga pelantikan, dipatok sekitar Rp 150 miliar.

Ia menjelaskan, KPU Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTT dan telah ditetapkan dengan SK Gubernur soal standar harga barang dan jasa yang akan digunakan dalam semua tahapan pilkada.

“Pemda Provinsi dan DPRD NTT telah menganggarkannya selama tiga tahun berturut-turut dan itu lebih ringan ketimbag diplotkan pada satu tahun anggaran,” katanya.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Ibrahim A. Medah saat memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) I Partai Golkar Kabupaten Kupang di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu mengatakan, setiap warga Indonesia yang telah memiliki hak memilih dalam Pemilu maupun Pemilukada diminta untuk selektif dalam menentukan pilihannya.

Sebab jika salah memilih presiden, anggota legislatif dan kepala daerah maka akan rugi selama lima tahun.

“Salah memilih bukan rugi lima tahun tapi akan rugi bertahun-tahun. Salah pilih, kita dalam bencana karena kita akan ketinggalan dari daerah lain,” kata Medah.

Mantan Bupati Kupang dua periode ini menjelaskan, setiap orang diberi talenta termasuk talenta menjadi seorang pemimpin.

Selama ini masyarakat menentukan pilihannya saat Pemilu berdasarkan emosional atau kedekatan. Padahal kualitas dari orang dekat atau keluarganya tersebut tidak bagus dalam hal kepemimpinan.

Karena itu, masyarakat harus melihat kualitas seseorang sebelum menentukan pilihannya saat Pemilu maupun Pemilukada. Sebab pemilu sebenarnya ingin memiliki pemimpin yang berjuang di dua ranah yaitu eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD).

“Kita sudah kenyang dengan pemilu. Tapi ada hal yang belum dihayati dengan baik. Baik itu pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilihan oleh rakyat adalah kemajuan demokrasi di Indonesia tapi masalah memilih di negara ini sebenarnya bukan karena pemilih itu memilih secara rasional, tapi memilih karena emosional. Selama ini kita memilih karena orang ini keluarga saya, ini suku saya, ini seagama dengan saya dan sebagainya. Karena itu, hasilnya tidak menggembirakan dalam rangka berdemokrasi,” paparnya.

Ia menjelaskan, memilih pemimpin harus pemimpin yang berjiwa membangun serta harus mendapatkan pemimpin yang punya niat dan ambisi yang bagus untuk membangun. Kalau tidak, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Medah pada Rapimda I Partai Golkar Kabupaten Kupang di Desa Mata Air telah menyatakan siap menjadi salah satu kandidat Gubernur NTT. Pernyataan Medah itu dikemukakan setelah dirinya mendapat dukungan dari peserta forum Rapimda I tersebut. [mor]