INILAH.COM, Kupang - Sekitar 75 persen produk pertanian di NTT termasuk di Kabupaten Sikka terkontaminasi bahan kimia yang berasal dari pestisida dan pupuk non-organik. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan wilayah pertanian.

Anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada, Oswaldus mengatakan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (10/2).

Menurut Oswaldus, penggunaan bahan kimia yang berlebihan itu mengakibatkan kualitas tanah dan tanaman rusak yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesehatan konsumen.

Memang belum ada penelitian khusus tentang hal ini, tapi penggunaan bahan kimia yang berlebihan tentunya membawa dampak buruk untuk beberapa waktu ke depan.

Penggunaan bahan kimia yang berlebihan tersebut karena pemerintah lebih mengutamakan peningkatan produktivitas, bukan aspek keberlanjutan.

“Pengadaan bahan kimia dalam jumlah besar menunjukkan pemerintah sedang melakukan proses pemiskinan secara terstruktur. Pemerintah harus mampu meningkatkan kapabilitas petani untuk menghasilkan pupuk organik dalam menjawabi kebutuhan akan pupuk,” kata Oswaldus.

Anggota Fraksi Gabungan dari PPRN ini berargumen, mengingat 90% masyarakat NTT termasuk Kabupaten Sikka berkecimpung di bidang pertanian, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis.

Harus ada daerah atau peta yang menjadi penyangga pangan, seperti padi, jagung dan hortikultura. Pengembangan peta ini disesuaikan karakteristik wilayah.

Selain itu, lanjut Oswaldus, pemeritah harus melakukan revitalisasi di bidang pertaian. Untuk hal ini perlu diperhitungakn aspek stabilitas, ekuitabilitas atau pemerataan, produktivitas, suistabilitas, dan aksesibilitas.

Semua aspek ini harus dilaksanakan secara komprehensif. Karena akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan, lingkungan pertanian telah rusak.

Oswaldus ungkapkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan wilayah pertanian yang telah rusak adalah perlu mengalokasikan dana yang cukup besar di bidang pertanian.

Realita pengalokasian dana yang ada saat ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah dalam menyelamatkan pertanian. Karena alokasi anggaran pengadaan pupuk organik untuk seluruh NTT hanya 100 ton, sedangkan pupuk kimia dialokasikan miliaran rupiah.

Ia menyampaikan, dalam rangka mendukung ketahanan atau kedaulatan pangan, pemerintah perlu melakukan diversifikasi pangan, mulai dari pola tanam hingga pola makan. Karena masyarakat hanya menjadikan beras sebagai satu-satunya pangan, sementara kandungan karbohidrat di pangan lokal juga cukup tinggi.

Akibat pola konsumsi telah menyebabkan sejumlah pangan lokal sudah mulai punah. Menjawabi permasalahan ini, harus diimplikasikan dari sekarang dengan mengubah pola tanam dan pola konsumsi yang terkesan mulai instan.

Ketua DPRD NTT Ibrahim Agustinus Medah tegaskan, pemerintah harus konkrit melakukan intervensi terhadap pelaksanaan program di bidang pertanian.

Misalkan berkaitan dengan tekad menjadikan NTT sebagai provinsi jagung. Jika hanya bagi-bagikan bibit tanpa intervensi, masyarakat petani pun dalam mengerjakannya, karena mereka juga punya bibit. Dibutuhkan tenaga lapanga yang handal untuk menjabarkan program di bidang pertanian. [mor]