INILAH.COM, Kupang – Rencana Pemerintah Kota Kupang memberikan asuransi kematian bagi warga Kota Kupang yang memegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Kota Kupang, Kardinad Kalelena, SH saat ditemui wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (8/2).

Menurutnya, anggaran sebesar Rp1,3 miliar yang telah dialokasikan itu, semestinya dimasukan dalam nomenklatur bantuan social bukan asuransi.

Sebab menurutnya, pemberian bantuan melalui asuransi akan menyulitkan warga saat mengurusnya. Sebab menurut dia, pengurusan dana tersebut melalui asuransi akan melalui proses yang cukup panjang.

“Asuransi yang diberikan itu adalah pemborosan. Semestinya pemerintah mengurus orang yang hidup. Kalaupun dilaksanakan, semestinya pengalokasiannya melalui bantuan social bagi orang mati. Kalau melalui asuransi prosesnya sangat berkepanjangan,”ujarnya.

Dikuatirkannya, penyediaan dana untuk asuransi melalui kartu Jamkesda tersebut berpotensi untuk terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Masa sudah mati koq diasuransi. Saya kuatirkan peruntukannya salah sasaran, semestinya tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga karena bisa-bisa pihak ketiga yang diuntungkan. Jadi jangan digunakan untuk proyek saja,” tandasnya.

Selain itu, dirinya merasa lucu pengelolaan dana untuk asuransi dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang.

“Kalau diberikan untuk orang mati kenapa tidak diserahkan ke dinas social saja tetapi dikelola Dinas Kesehatan. Kan Dinkes bertugas bukan mengurus orang mati tetapi mengurus untuk sehat,”ujarnya.

Sementara itu, Walikota Kupang, Drs.Daniel Adoe saat ditemui wartawan secara terpisah di ruang kerjanya mengatakan, kedepannya warga yang memiliki kartu Jamkesda akan mendapatkan jasa asuransi kematian.

Lebih lanjut dia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 117 ribu warga Kota Kupang memiliki Kartu Jamkesda. Warga yang mendapatkan kartu Jamkesda tersebut diluar warga yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai Pemerintah Pusat.

“Jamkesda anggarannya bersumber dari pemerintah pusat telah dialokasikan untuk 107.869 jiwa masyarakat miskin Kota Kupang. Sedangkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sampai saat ini sudah 117 ribu jiwa yang terlayani,” ungkapnya.

Warga yang mendapatkan kartu tersebut lanjutnya, mendapat pelayanan kesehatan secara gratis saat berobat ke Rumah sakit.

“Pelayanan yang diperoleh melalui program ini adalah pelayanan rawat jalan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan rumah sakit serta pelayanan rawat inap di RSUD Prof.Dr.W.Z.Yohanes Kupang,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr.Ari Wijana yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, pihaknya secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya segera mengurus kartu tersebut.

“Kami mensosialisasikan melalui lembaga-lembaga agama seperti gereja, mesjid, pura menghimbau masyarakat agar masyarakat miskin yang belum memiliki kartu itu supaya mengurusnya,”terangnya.

Dia mengatakan, masyarakat penerima Jamkesda tersebut adalah masyarakat yang yang belum terdaftar dalam Jamkesmas dan terkategori kurang mampu.

“Peserta, baik Jamkesmas maupun Jamkesda adalah golongan masyarakat miskin yang patut diberi porsi tersendiri dan oleh karena itu dibebaskan dari biaya rumah sakit sehingga pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang,” tambahnya. [mor]