INILAH.COM, Ba’a – Penghargaan yang diterima Bupati Rote Ndao Leonard Haning sebagai salah satu dari 10 bupati/walikota terbaik di Indonesia dianggap sejumlah kalangan di Kabupaten Rote Ndao sangat tidak realistis.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menilai Haning sukses membangun dan mengembangkan potensi daerah

Penghargaan yang diterima Bupati Rote Ndao yang telah dibukukan oleh PT. Aira Mitra Media sebagai penanggungjawab penerbitan buku ‘Profil Bupati/Walikota Yang Sukses Membangun dan Mengembangkan Potensi Daerah’ menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat di kabupaten terselatan di Indonesia itu.

Mantan Kepala Desa Boni, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Adrianus Beremau mengatakan penghargaan yang diterima Bupati Rote Ndao tersebut patut diberi apresiasi.

Namun demikian, kata dia, penghargaan yang diberikan tersebut seharusnya memiliki indikator yang jelas. Penilaian keberhasilan tersebut dianggapnya tidak sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan.

“Sebagai masyarakat penghargaan yang diberikan itu patut dibanggakan. Tetapi sebagai masyarakat, patut dipertanyakan alasan Dirjen memberikan penghargaan itu. Penghargaan yang diberikan itu harus didasarkan pada survey yang nyata di lapangan bukan hanya sekedar survey berdasarkan laporan yang tertera di atas kertas saja. Survei yang dilakukan itu mungkin hanya asal-asalan saja,” ujarnya.

Menurutnya, bila penghargaan yang diberikan itu berdasar pembangunan yang tengah berjalan saat ini cukup diragukannya. Sebab menurutnya, proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao saat ini rata-rata bermasalah.

“Kalau penghargaan itu berdasarkan penilaian pembangunan yang tengah berjalan, Kabupaen Rote Ndao saaat ini memang sangat gencarnya melakukan berbagai terobosan pembangunan. Tetapi kita harus akui, hampir seluruh kegiatan pembangunan yang telah selesei dikerjakan maupun sedang dalam pekerjaan hampir 80,9 persen diantaranya bermasalah. Bahkan akibat pelaksanaan pembangunan yang bermasalah ini, terdapat sejumlah pejabat penting di lingkup Pemkab Rote Ndao masuk bui. Sehingga diperlukan penjelasan resmi dari Dirjen, apalagi sudah diterbitkan buku maka harus ada bukti konkret di lapangan bukan saja penilaian di atas kertas,” katanya.

Ia menduga, buku yang diterbitkan itu bukan diberikan oleh pihak Kemendagri, tetapi hasil rekayasa Bupati Rote Ndao dengan pihak penerbit untuk mencetak buku tersebut.

“Saya menduga buku yang akan dikeluarkan bukan langsung diberikan oleh Dirjen Bina Marga yang dikerjakan oleh PT. Aira Mitra Media sebagai penerbit, bisa saja dibayar sendiri oleh Bupati untuk dicetak dan bukan dibiayai oleh Dirjen. Sebagai masyarakat awam, saya melihat penghargaan yang diterima ini, ibarat seperti penghargaan dari seorang Kepala Bidang (Kabid) kepada Seorang Kepala Desa. Menurut saya indikator penilaian yang dipakai untuk menilai seseorang harus berdasar pada prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela dari pemerintah daerah (Bupati/Walikota) dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, baik itu perencanaan pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan daerah dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian indicator yang membuktikan bahwa proses pembangunan yang telah berjalan, berhasil,” katanya.

Kepada wartawan, dia menilai penghargaan yang diterima tersebut diragukan kebenarannya.

“Penilaian untuk pemberian penghargaan itu sepertinya hanya berdasar ‘ kabar burung saja’. Kalau penilaian secara fisik tentang program Pembangunan, maka saya yakin bahwa Rote Ndao akan menjadi juara ‘kakorek’ (bahasa Rote, red). Hal ini hanya upaya untuk popularitas diri saja,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya merasa kaget dengan penghargaan yang diterima Bupati Rote Ndao tersebut. pasalnya terdapat sejumlah persoalan di Kabupaten Rote Ndao yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Persoalan lain lanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rote Ndao yang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun. Selain itu sebutnya, kasus dugaan korupsi yang kian merajalela dan pelaksanaan pembangunan yang cenderung bermasalah.

“Pelaksanaan pembangunan masih didominasi oleh ‘penguasa’ dan tidak transparan. Sehingga patut dipertanyakan dari sisi mana penilaian bahwa terjadi keberhasilan,”ujarnya.

Terhadap persoalan itu, hingga berita ini diturunkan, Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning, MM belum berhasil dihubungi wartawan. (eno)

25 Hektar Lahan Lakamola Anasio Berfungsi Ganda

BA’A, ERENDE – Untuk menyukseskan program Lakamola Anansio di Kabupaten Rote Ndao,di Kecematan Rote Selatan telah disiapkan lahan seluas 253 hektar pada lima desa di kecematan tersebut untuk menyukseskan program itu.

Dari total lahan yang disiapkan itu, selain ditanam tanaman palawija juga tanaman lain serta dilakukan penghijauan.

“Lahan yang disiapkan itu tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan Pangan tetapi juga pencegahan emisi rumah kaca dan pemanasan global. Jadi Lahan lakamola anansio di Rote Selatan berfungsi ganda,” kata Plt. Camat Rote Selatan, Fons Cris Saek saat ditemui RND di ruang kerjanya.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Rote Ndao Marthen Luther Saek telah melakukan penanaman secara simbolis di atas lahan itu. Dalam kunjungannya itu lanjut dia, Wakil Bupati Rote Ndao menyerahkan 113 ribu anakan yang terdiri atas jati putih, Jati Merah dan mahoni.

“Masyarakat Rote Selatan memiliki lahan lakamola anansio seluas 253 Hektar (ha) pada lima Desa yakni Daleholu, Ina Oe, Daleholu, Dodaek dan Lenguselu,” terangnya.

Ia mengatakan, selain 113 ribu anakan yang disumbangkan Pemkab Rote Ndao, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan para kepala desa agar menginstruksikan warga supaya melakukan aksi penanaman tanaman yang berumur panjang, terutama selama musim penghujan saat ini.[mor]