Rabu, 24 September 2014
Follow Us: Facebook twitter
Kasus Dugaan Korupsi Bansos
Polda Kalbar Tunggu Hasil Audit BPK
Headline
Foto: Ilustrasi
Oleh: Berita Khatulistiwa
sindikasi - Jumat, 27 Januari 2012 | 04:10 WIB

INILAH.COM, Pontianak – Polda Kalimantan Barat telah mendapat keterangan Saksi Zulfadhli dan Usman Jafar dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Kalimantan Barat.

Keterangan kedua saksi akan menjadi bahan koordinasi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar. Sebagai petunjuk kepolisian untuk mendapatkan hasil audit dari BPK.

“Dalam waktu dekat, hasil pemeriksaan (saksi Zulfadhli dan UJ,red) akan diserahkan ke BPK. Pemeriksaan keduanya merupakan petunjuk saksi ahli dari BPK. Telah kita mintai keterangan beberapa waktu lalu. Petunjuknya, ada keterangan saksi yang perlu dilengkapi sebelum diberikannya hasil audit,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Kamis (26/1) di Pontianak.

Menurut dia, pihaknya kini masih menunggu hasil audit BPK. Audit kasus tersebut diperlukan sebagai alat bukti penyelidikan. Kendati demikian, lanjut Mukson, proses pengusutan kasus Bansos tetap terus berjalan. Sambil menanti BPK menyerahkan hasil audit. Maka koordinasi terus diupayakan Polda kepada BPK untuk segera mendapatkan hasil audit.

Hingga kini Polda Kalbar belum menetapkan tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar.

Meski telah memeriksa dua saki tambahan, yakni Zulfadhli dan UJ. Dimana keduanya merupakan anggota DPR-RI Dapil Kalbar. Sementara kapasitas mereka yakni sebagai saksi.

UJ adalah Ketua KONI Kalbar ketika dana Bansos dikucurkan yang kemudian kasusnya mencuat karena hasil temuan BPK-RI Perwakilan Kalbar.

Sejak kali pertama ditangani pada 2009 silam, Polda Kalbar baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI. Yakni mantan wakil bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Sementara, kapasitas Zulfadhli maupun UJ diperiksa sebagai saksi atas tersangka yang telah polisi tetapkan.

Bahkan, sempat dibutuhkan waktu lama dalam proses pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Karena polisi beralasan untuk memeriksa saksi dengan status pejabat negara membutuhkan izin Presiden. Sebelum akhirnya mengambil kebijakan diskresi hukum. Dimana, pemeriksaan dilakukan tanpa melalui izin Presiden. Dengan merujuk kepada UU No 27/2009.

Mukson menambahkan, SPDP tersangka Iswanto sudah dikirim Polda Ke Jaksa Penuntut Umum. Kendati demikian, berkas perkara memang terus dilengkapi. Sekaligus memperdalam penyelidikan untuk kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar.

Karena itu, Mukson menyatakan, jika memang dibutuhkan bagi proses penyelidikan maka tidak menutup kemungkinan saksi yang ditelah dimintai keterangan akan kembali dipanggil. [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA