Sabtu, 2 Agustus 2014
Follow Us: Facebook twitter
Rencana Pengurangan Eselon II Kabupaten Agam
Sejumlah SKPD Akan Dilikuidasi
Headline
Oleh: Haluan Padang
sindikasi - Senin, 16 Januari 2012 | 03:45 WIB

INILAH.COM, Agam - Rencana Bupati Agam Indra Catri untuk mengurangi jabatan eselon II, jadi buah pembicaraan berbagai kalangan.

Pasalnya, rencana melakukan pengurangan pejabat eselon II, sebagaimana disampaikan pada acara pelantikan pejabat baru, Jumat (13/1) lalu, otomatis akan menghilangkan SKPD yang dipimpin pejabat eselon II tadi.

SKPD tersebut bisa saja dinas, atau badan, dan setingkatnya. Para pengamat mulai menduga-duga, dinas/badan manakah yang layak dilikuidasi. Ada yang menyebut, diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH).

Masalah lingkungan hidup dinilai perlu ditangani sebuah badan, karena bobot beban tidak begitu banyak dan berat. Lingkungan hidup cukup ditangani SKPD setingkat kantor. Dalam artian, BPLH cukup dijadikan sebuah kantor. Di dalamnya terkait tugas-tugas pengelolaan masalah lingkungan, kebersihan, dan pertamanan.

Kemudian tugas-tugas di bidang peternakan sebaiknya dikembalikan seperti dulu, yaitu menyatu dalam Dinas Perikanan dan Peternakan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kembali menyatu dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Masalah kebudayaan juga dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pariwisata dijadikan Kantor Pengelola Pariwisata. Pengelolaan KB (keluarga berencana) dijadikan salah satu bidang pada Dinas Kesehatan.

Dan masalah penanganan perempuan dijadikan satu bidang pada Dinas Sosial. Dengan demikian Badan Pemberdayaan Perempuan bisa ditiadakan dalam SOTK baru nantinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dihapuskan belum lama ini, justru dinilai perlu dibentuk lagi. Pasalnya, tugas-tugas kehumasan di era kemajuan teknologi informatika (TI) dewasa ini, tidak terakomodasi dalam sebuah SKPD setingkat Bagian Humas.

Untuk itu, bidang yang menangani komunikasi dan informatika, yang kini berada pada Dinas Perhubungan, dikembalikan menjadi salah satu bidang di Dinas Kominfo.

“Masalah kehumasan, telekomunikasi dan informatika sangat penting. Dan bobotnya juga cukup berat. Makanya perlu ditangani SKPD setingkat dinas,” ujar pengamat kinerja pemerintah, A. St. Zainuddin, di Lubuk Basung, Minggu (15/1).

Hal yang sama disampaikan pengamat kinerja pemerintah lainnya, Rahman. R, D. St. Palimo, dan Drs. M. Dt. Marajo. Mereka menilai, saat ini di Agam memang masih terlalu banyak SKPD yang dipimpin pejabat eselon II. Untuk percepatan pembangunan, dan perbaikan pelayanan masyarakat, dibutuhkan lebih banyak SKPD setingkat kantor.[mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA