Jumat, 31 Oktober 2014
Follow Us: Facebook twitter
AJI Kupang: Polisi Harus Lindungi Pers
Headline
foto:ilustrasi
Oleh: Harian Erende Pos
sindikasi - Jumat, 16 Desember 2011 | 23:45 WIB

INILAH.COM, Kupang - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Jemris Fointuna mendesak Polres Rote Ndao melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kepada wartawan, Jumat (16/12), Jemris mengatakan hal itu. Terkait ancaman pembunuhan terhadap wartawati pada Harian Umum Erende Pos, Endang Sidin oleh oknum PNS Pemkab Rote Ndao.

“Polisi perlu memberikan jaminan kepada teman-teman pers yang ada di Rote Ndao,” katanya.

Menurut dia, kejadian yang menimpa wartawan tabloid mingguan RND News, Roby Dance Henuk beberapa waktu lalu serta ancaman pembunuhan yang dialami Wartawan Harian Umum Erende Pos, Endang Sidin terkesan ada ketidakseriusan dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja pers.

“Karena dua kasus ini sudah memberikan bukti bahwa, polisi terkesan tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap pekerja pers,” ujarnya.

Meski demikian lanjut dia, pihak kepolisian sebagai pengayom rakyat yang juga mitra pekrja pers diyakininya bisa memberikan perlindungan ke pekerja pers. Untuk itu pihak kepolisian diharapkannya supaya respons terhadap keluhan-keluhan yang dialami pekerja pers.

“Kita berharap supaya pihak kepolisian kreatif terhadap pengaduan dari teman-teman pers di sana. Bahwa mereka diancam jadi tolong diberi perlindungan,”harapnya seraya menambahkan. Beruntung saat kejadian, anggota DPD asal NTT, ibu Sarah Lery Mboeik bisa menelepon Kapolda dan Kapolda menghubungi kasat lantas di Rote untuk mengevakuasi Endang. Kalau tidak itu kan sangat berbahaya bagi keselamatan Endang,” tambahnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ancaman teradap wartawan Harian Umum Erende Pos, Endang Sidin tersebut merupakan tindakan penghalangan terhadap pekerja pers.

“Itu kan menghalang-halangi tugas jurnalis. Karena Endang melakukan konfirmasi, kenapa PNS ikut proyek tender. Ini kan upaya untuk membungkam kebebasan pers di Kabupaten Rote Ndao,”tandasnya.

Dikatakannya, dalam melaksanakan tugasnya pers memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial publik.

“Salah satu fungsi pers adalah melakukan control terhadap public. Fungsi control ini justru menjadi ancaman yang serius di Kabupaten Rote Ndao. Karena saat wartawan melaksanakan fungsinya mengungkap kasus dugaan korupsi dan KKN justru dia diserang balik,'' paparnya.

''Dalam waktu dekat dewan pers akan turun ke Rote Ndao melakukan investigasi secara mendalam terhadap kebebasan pers di Rote Ndao. Mudah-mudahan komunitas jurnalis di Rote bersama AJI bisa membantu untuk proses investigasi. Kelihatannya ancaman terhadap kebebasan pers di Rote Ndao sangat serius,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu lanjut dia, wajar bila pers melaksanakan fungsi kontrolnya, karena diduga PNS terlibat dalam proses tender.

“Wajar kalau pers menjalankan fungsi kontrolnya. Pers mau menggambarkan kepada masyarakat bahwa ada penyimpangan dalam proses tender di Rote Ndao, dimana PNS mengikuti proses tender proyek,” ujarnya. [ipe]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA