Selasa, 29 Juli 2014
Follow Us: Facebook twitter
Korupsi, Tiga Pejabat Dharmasraya Ditahan
Headline
Foto: Ilustrasi
Oleh: Haluan Padang
sindikasi - Jumat, 2 Desember 2011 | 06:27 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Padang - Sekdakab Dharmasraya Busra beserta dua pejabat lainnya ditahan. Ketiganya tersangkut kasus penggelembungan harga tanah untuk pembangunan RSUD Dharmasraya di Sungai Dareh pada tahun 2009.

DHARMASRAYA, HALUAN — Berkaitan dengan kasus pengadaan tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dharmasraya di Sungai Dareh, tiga pejabat Dharmasraya ditahan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, setelah diperiksa sebagai tersangka selama tiga jam, Kamis (1/12) kemarin. Pemeriksaan ketiga tersangka mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB.

Ketiga pejabat Dharmasraya yang ditahan itu adalah Sekda Busra, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Agus Akhirul dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Pemerintahan Agustin Irianto.

Ketiga tersangka langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang dengan mobil Kijang Inova hitam plat merah. Saat dibawa petugas kejaksaan dari ruang Kasi Pidana Khusus, Budi Sastra, SH, menuju kendaraan, Busra tampak melambaikan tangannya kepada rekan-rekan wartawan sambil tersenyum.

Ketiga tersangka duduk di bangku tengah mobil itu yang juga dikawal aparat. Beberapa mobil Kejaksaan lain juga mengiringi keberangkatan itu.

Sementara di sudut kiri kantor Kejari Pulau Punjung sekitar tujuh orang keluarga tersangka hanya melihat keberangkatan ini dari jarak sekitar 20 meter.

Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Nurman, SH di ruang kerjanya, Kamis (1/12) mengatakan, tiga orang tersebut ditahan di tingkat penuntutan. Hampir seluruh dokumen yang berkaitan dengan RSUD Dharmasraya telah disita.

Busra ditahan berdasarkan surat penahanan nomor 651 N3.24/fdi/12/2011, Agus Akhirul berdasarkan surat penahana nomor 652 N3.24/fdi/12/2011 dan Agustin Irianto berdasarkan surat penahanan nomor 653 N3.24/fdi/12/2011.

“Memang kita akui penyidikan lama, ini untuk betul-betul matang dalam mempersiapkan bahan. Pada 28 November 2011 tim jaksa penuntut umum dan tim penyidik menyerahkan barang bukti, kemudian hari ini kita lakukan penahanan di tingkat penuntutan,” terang Kajari.

Dikatakan, berdasarkan perhitungan kemarin kerugian Negara atas kasus ini sebesar Rp3,5 miliar.

Kiga tersangka yang dituduh melanggar UU Nomor 31 Pasal 2 dan 3 KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi ayat 39 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, masih ditangani oleh Kejari Pulau Punjung, sedangkan tersangka Marlon Martua, mantan Bupati Dharmasraya telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar. Namun Marlon kemudian menghilang dan hingga kini belum ditemukan.

Penasehat Hukum ketiga tersangka, Boy Yendra Tamin, SH, MH di halaman Kajari Pulau Punjung mengatakan, akan mengajukan penangguhan penahanan mengingat banyaknya pekerjaan Sekda yang mesti dilaksanakan,

“Minggu ini kita akan ajukan surat penangguhan penahanan tersebut, secara teknis hari ini kan hanya tindak lanjut. Kalau yang lain-lainnya itu kan normatif, nantilah kita lihat hasilnya di pengadilan, tadi tidak ada pertanyaan dari kejaksaan tetapi hanya penyerahan berkas-berkas saja,” sebut Boy.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pandham (Peduli Aset Dharmasraya Aman) Mulyadi mengharapkan ketiga tersangka memberikan keterangan yang benar untuk kelancaran pemeriksaan nanti.

Berkaitan Pemda Dharmasraya sedang sibuk-sibuknya dalam pembahasan anggaran tahun 2012 saat ini, Mulyadi berharap Bupati Adi Gunawan menunjuk pelaksana tugas Sekda yang berkualitas dan loyal. “Jika jabatan tersebut kosong akan mengganggu kinerja Pemerintahan nantinya,” ujarnya.

Atas penahanan ketiga pejabat tersebut, Bupati Dharmasraya Adi Gunawan menyatakan bahwa pihaknya menghargai kinerja Penegak Hukum, “Pemda nanti juga akan memberikan bantuan hukum untuk pembelaan tiga pejabat yang tersandung kasus pengadaan tanah RSUD Dharmasraya tersebut,” ungkap bupati.

Heboh

Kasus penggelembungan harga tanah pembangunan RSUD Dharmasraya di Sungai Dareh ini sempat heboh. Selain melibatkan mantan Bupati Marlon Martua, dalam penyidikan Kejati, ditemukan dokumen PT Duta Graha Indah (PT DGI) sebagai perusahaan yang mengerjakan pemasangan pancang dan proses pembukaan tanah (land clearing) seluas 5,1 hektare untuk pembangunan RSUD Sungai Dareh.

Perusahaan itu terkait dengan nama Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Sumsel itu, diduga mendapat proyek pembangunan RSUD Sungai Dareh senilai Rp19 miliar.

Marlon Martua sendiri selalu mangkir saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Maka, bertepatan dengan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-51 yang jatuh pada hari Jumat (22/7), Kejati Sumbar menetapkan Marlon masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Yang bersangkutan telah tiga kali dipanggil berturut-turut, namun tidak datang,” ujar Kajati Sumbar waktu itu, Bagindo Fachmi. [lal]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA