Rabu, 27 Agustus 2014
Follow Us: Facebook twitter
Antam Ancam Laporkan Bupati Konawe Utara ke KPK
Headline
inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Media Sultra
sindikasi - Selasa, 29 November 2011 | 20:00 WIB

INILAH.COM, Kendari - PT Aneka Tambang (Antam) melalui Todung Mulya Lubis, menyatakan dalam waktu dekat akan melaporkan, Aswad P. Sulaiman, Bupati Konawe Utara, ke KPK.

Hal itu terkait kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan(IUP) yang diterbitkan Aswad di wilayah milik BUMN tersebut.

“Kantor kami, Lubis,Santosa dan Maulana Law Office sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kasus tumpang tindih Izin Pertambangan di Konawe Utara kepada KPK untuk segera diusut tuntas,” tegasnya, Selasa (29/11).

Akibat perkara tumpang tindih ini, yang dirugikan bukan hanya Antam, tapi negara karena pemasukan negara justru berkurang, penerimaan bukan pajak berkurang ke negara. Makanya, kuasa hukum akan mempertimbangkan membawa masalah ini ke KPK dan berkonsultasi dengan PT Antam.

“Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tumpang tindih ini, silahkan saja dihitung potensi pengembangan cadangan nikel di tiga tempat (Mandiodo, Lalindu dan Lasolo sebesar 89.500.000 ton nikel, jadi sudah bisa ditafsir berapa kerugian negara yang ditimbulkan selama aktivitas penambangan yang dilakukan pihak PT Duta Inti Perkasa Mineral (PT DIPM) dan PT Sriwijaya Raya (SR)," ungkap Todung .

Ia pun menceritakan kronologis perkara yang dihadapi kliennya. Bermula dari izin yang diterbitkan Bupati Konut (Aswad Suleman-red) pada PT Duta Inti Perkaasa Mineral (DIPM) dan PTSR untuk melakukan penambangan di kawasan yang secara hukum (IUP) masuk dalam kawasan penambangan Antam (Lasolo, Lalindu, Molawe dan Mandiolo di Kabupaten Konut) yang berlaku selama 23 tahun terhitung tahun 2005 berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe No 161 Tahun 2005 dan berakhir tahun 2028.

Anehnya, DIPM beroperasi di lahan seluas 2.000 hektare yang berada di atas wilayah tambang nikel milik Antam yang memiliki total luas 6.213 hektare.

Mestinya sebagai Bupati, pemberian izin dilakukan secara hati-hati. Mengingat bupati adalah bagian dari pemerintah, dan Antam adalah BUMN yang mayoritas sahamnya (65 persen) dimiliki oleh negara.

“Kalau tidak hati-hati mengeluarkan izin, ada yang salah dan bisa berakibat pada pemeriksaan hukum. Yah, bisa diperiksa KPK, walau kita tidak menginginkan begitu," tegas Todung.

Selain berencana melaporkan masalah tersebut ke KPK, saat ini pihak Antam telah membawa masalah tersebut ke PTUN ke Kendari dan telah memasuki tahap replik.

Di lain pihak,Todung membantah kalau kliennya melakukan penambangan illegal di kawasan Lasolo,Lalindu,Molawe dan Mandiodo di Konawe Utara.Hal itu membantah tudingan pihak (PT DIPM) yang dimuta dalam sebuah harian local di Kendari belum lama ini.

Ia menegaskan, hingga kini izin menambang klienya di wilayah itu tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun.Termasuk yang dikutip oleh “seteru PT Antam “dalam bantahan tersebut.

“Dengan demikian,secara hukum izin menambang PT Antam Tbk. harus dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan berlaku. Sehingga, pernyataan kuasa hokum hokum Bupati Konawe Utara dalam bantahan yang menyatakan bahwa izin menambamngklien kami tidak dapat diberlakukan terbukti adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya,” jelas Todung.

Todung Mulya Lubis memberi peringatan terakhir kalinya kepada khalayak ramai dan juga Bupati Konawe Utara agar tidak mengeluarkan izin-izin pertambangan,persetujuan-persetujuan dan pengakuan dalam bentuk apapun kepada pihak lain sepanjang hal itu menyangkut tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Antam. [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA