Jumat, 24 Oktober 2014
Follow Us: Facebook twitter
Bupati, DPRD TTU Harus Perhatikan Aspirasi Rakyat!
Headline
Gubernur NTT Frans Lebu Raya - MI/cs
Oleh: Erende Pos
sindikasi - Senin, 14 November 2011 | 23:30 WIB

INILAH.COM, Kupang - Gubernur NTT Frans Lebu Raya meminta Bupati TTU dan kalangan DPRD TTU untuk memperhatikan aspirasi rakyat TTU.

“Semangat kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di TTU. Tetapi sesungguhnya di TTU tidak ada masalah. Saya minta kepada Bupati TTU agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan harus tetap jalan,” tandas Gubernur saat memfasilitasi pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, Bupati TTU, pimpinan DPRD TTU dan KPUD TTU di ruang kerja Gubernur, Senin (14/11).

Menurut Gubernur, sebagai pemimpin di daerah ini, pihaknya memiliki niat baik untuk membicarakan dan menemukan solusi terhadap hal-hal yang terjadi di Kabupaten TTU pasca putusan Mahkamah Agung (MA).

“Saya berharap kehadiran lengkap pimpinan DPRD TTU. Kita kan punya niat baik untuk bicarakan hal ini. Tapi yah hanya dua wakil ketua DPRD TTU yang hadir, tak apalah. Kita yang ikut pertemuan ini tentu punya niat baik. Karena kita semua ini mengabdi kepada rakyat. Kita boleh berbeda pendapat tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat, perbedaan itu harus diakhiri,” pinta Gubernur.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, SPt melaporkan kepada Gubernur bahwa sejak awal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU tanggal 21 Desember 2010 yang lalu hingga Mei 2011, penyelenggaraan pemerintahan di TTU berjalan dengan normal.

“Memang sejak Mei 2011, dengan keluarnya keputusan MA yang menolak kasasi KPUD TTU, pemerintahan di TTU berjalan tidak normal,” tandas Bupati dan menambahkan, 90 % masyarakat TTU kini sedang giat-giatnya menyiapkan lahan untuk musim tanam tahun 2011 dan 2012 khususnya program Padat Karya Pangan (PKP).

Sedangkan Wakil Ketua DPRD TTU Frangky Saunoah, SE menjelaskan, pihak Dewan telah bersepakat agar masalah hukum biarlah menjadi ranah lembaga penegak hukum dan Dewan tidak perlu ikut campur.

“Kondisi riil Dewan di TTU, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura tetap bersedia untuk melanjutkan persidangan hanya Fraksi Partai Golkar, Demokrat, Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gabungan yang tidak mau sidang dengan berbagai alasan. Kalau Fraksi Golkar masih menunggu surat dari Mendagri tentang rekomendasi yang dikeluarkan Dewan TTU, sedangkan Fraksi Demokrat, FKB dan Fraksi Gabungan masih konsultasi dengan pimpinan partai,” jelas Frangky.

Menurut Frangky, ada mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib Dewan dan Undang-Undang, kalau ada permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan lembaga Dewan, dilakukan dengan rapat pimpinan Dewan dan rapat konsultasi Dewan dengan pihak pemerintah.

“Mekanisme yang telah diatur ini yang harus kita taati. Jangan kita gunakan media lain untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi antara pemerintah dengan lembaga Dewan,” ucap Saunoah.

Senada dengan Saunoah, Wakil Ketua DPRD TTU, Gildus Bone menegaskan, permasalahan yang terjadi di TTU sudah sangat liar dan di luar dari ketentuan normatif yang ada.

“Saya sudah imbau Dewan untuk berhenti bicara di media. Gubernur sudah datang ke TTU, mau apa lagi. Dewan tidak butuh image tetapi butuh aturan . Selama ini Dewan telah diobok-obok. Saya tidak setuju dengan cara-cara ini. Saya minta kita stop sudah polemik ini dan mari kita lanjutkan persidangan. Kalau sudah terlalu banyak pakar di TTU nanti rakyat TTU yang susah,” tandas Gildus dan menambahkan, “ Di TTU tidak ada Bupati dan Wakil Bupati ilegal.

Terhadap penjelasan Bupati dan dua Wakil Ketua DPRD TTU, Gubernur mengimbau agar masing-masing pihak untuk menjaga wibawa dan kehormatan institusi baik pemerintah maupun legislatif.

“Kita semua harus jaga wibawa institusi dan kehormatan diri kita. Teman-teman di TTU harus lebih bijak untuk perhatikan rakyat,” tegas Gubernur dan berjanji akan menyampaikan laporan tertuli kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

Menurut Gubernur, dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah tanggung jawab lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

“Saya minta harmonisasi lembaga eksekutif dan legislatif di TTU harus jalan. Hubungan kerja eksekutif dan legislatif adalah mitra. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi tanggungjawab eksekutif bersama legislatif. Pakailah mekanisme yang telah diatur oleh UU. Itu sikap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah,” kata Gubernur.

Ikut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beri Bena, Ketua KPU NTT, Drs. John Depa, M.Si anggota KPU NTT, Drs. Djidon de Haan, M.Si, Maryanti Luturmas Adoe, SE, Jos Dasi Djawa, SH dan Drs. Gashim M Nur, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandez, S.Pt, Wabup TTU, Aloysius Kobes, S.Sos, Wakil Ketua DPRD TTU, Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTU, Ketua Fraksi Hanura DPRD TTU, Ketua KPU TTU, Drs. Aster da Cunha, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Drs. Willem Foni, M.Si dan Kepala Bagian Perangkat Biro Pemerintahan Setda NTT, Drs. Viktor Manek, M.Si. [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA