Sabtu, 20 Desember 2014
Follow Us: Facebook twitter
LSM Akui Tipikor Daerah Jadi Kuburan Kasus Korupsi
Headline
inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Koran Kaltim
sindikasi - Sabtu, 5 November 2011 | 04:35 WIB

INILAH.COM, Samarinda - Keberadaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang dibentuk sejak Mei lalu, dinilai tidak membantu upaya penindakan pelaku tindak pidana korupsi.

Koordinator Pokja 30, Carolus Tuah sepakat dengan yang diutarakan Ketua MK Mahfud MD karena melihat dari sejarah dan jejak rekam Pengadilan Tipikor di daerah.

“Pengadilan Tipikor di daerah malah jadi kuburan kasus korupsi. Mau diakui atau tidak, ketika Pengadilan Tipikor masih terpusat di Jakarta, justru reputasi dan wibawanya terjaga dengan baik,” tukas Tuah kemarin.

Ia katakan, selain kurang pengawasan, hakim-hakim di Pengadilan Tipikor, terutama yang ad hoc, belum ada integritasnya. Bahkan salah satu hakim Tipikor di Bandung ternyata pernah jadi terpidana kasus korupsi.

Yang dimaksud Tuah adalah hakim Ramlan Comel. Hakim yang ikut memutus vonis bebas kasus korupsi Walikota Bekasi Mochtar Muhammad ini pernah jadi terpidana kasus dugaan korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako, Riau, sebesar US$ 194.496 atau setara dengan Rp 1,8 miliar. Pada 2005 PN Pekanbaru memvonisnya 2 tahun dan dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung.

Karena itu Tuah sepakat dengan Mahfud bahwa selesksi hakim ad hoc Tipikor masih abal-abal. “Jadi MA tidak perlu defensif dalam merespons gagasan pembubaran ini,” imbau Tuah.

Di Pengadilan Tipikor Samarinda sendiri ada empat hakim ad hoc, yakni Medan Parulian Nababan, Abdul Gani, Poster Sitorus dan Rajali. Keempatnya berasal dari luar Kaltim.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyatakan keberadaan Pengadilan di tingkat lokal atau di 33 provinsi Indonesia perlu ditinjau ulang usai maraknya vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi di daerah.

"Apakah (pengadilannya) tetap di 33 wilayah, dibuat per region, atau di lima kota besar saja. Atau hanya di Jakarta," kata Emerson kemarin.

Menurut Emerson, peninjauan ulang keberadaan Pengadilan Tipikor di 33 provinsi dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan bebas terhadap beberapa terdakwa kasus korupsi di daerah. "Padahal sebelumnya Tipikor jadi momok bagi para koruptor," ujarnya.

Emerson menilai fenomena putusan bebas terdakwa kasus korupsi serupa dengan gejala yang muncul di pengadilan umum atas kasus serupa. Catatan ICW, hampir 50 persen terdakwa kasus korupsi mendapat putusan bebas di pengadilan umum. "Itu catatan dari tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2010," katanya. [gus]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA