Selasa, 23 September 2014
Follow Us: Facebook twitter
Patok Batas HLP di Kukar akan Direkonstruksi
Headline
Oleh: Koran Kaltim
sindikasi - Jumat, 14 Oktober 2011 | 01:45 WIB

INILAH.COM, Tenggarong – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam waktu dekat akan melakukan rekonstruksi pemasangan patok dan papan batas Hak Penguasaan Lahan (HPL) Kemenakertrans di Kukar yang diserahkan kepada warga transmigrasi.

Batas-batas itu ditengarai telah hilang dan bergeser dari lokasi semula karena aktivitas yang di luar ketentuan.

Dijelaskan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Edy purwoko, peta HPL yang jadi acuan saat ini ternyata hanya menggunakan koordinat lokal dan dilakukan secara manual. Ini menyulitkan Kemenakertrans melakukan pengawasan.

Kini Kemenakertrans akan melakukan pemetaan HPL kembali dengan perangkat teknologi Geographic Information Systems (GIS) supaya tak berubah lagi.

“Jadi kelak kalau patok batas hilang, tak jadi masalah lagi,” ujar Edy kemarin.

Ia datang ke Kantor Disnakertrans Kukar dan ditemui Plh Kepala Disnakertrans, Joniasyah.

Rekontruksi tersebut juga dimaksudkan untuk menertibkan dan menata kembali HPL yang selama ini kerap bermasalah karena tertindih oleh kegiatan lain, seperti perkebunan maupun pertambangan.

Sehingga lahan yang sebenarnya milik Kemenakertrans tersebut akhirnya berubah fungsi dari tujuan awalnya. Padahal pemerintah telah menghabiskan dana besar untuk program pemindahan warga dalam program transmigrasi.

“Selama ini HPL itu memang diperuntukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan saja. Namun kerap bermasalah ketika di bawah tanah tersebut ada kandungan batu baranya. Sehingga lahannya pun berubah fungsi menjadi pertambangan,” jelasnya.

Pada prinsipnya Kemenakertrans tidak mempermasalahkan jika memang lahan HPL tersebut dieksploitasi kekayaan alamnya. Namun pihak perusahaan tambang tidak boleh begitu saja menambang tanpa seizin pemilik lahan, yakni Kemenakertrans.

Perusahaan juga wajib memohon izin kepada pemilik lahan untuk hak dan kepentingan para warga transmigrasi setempat.

“Kini investor tambang tidak boleh lagi menambang begitu saja, mereka wajib memohon izin terlebih dahulu terhadap pemiliknya, yakni Kemenakertrans selaku penanggung jawab dari program transmigrasi ini. Kemanakertrans sudah mengalokasikan dana yang sangat besar dalam program ini, ini juga dimaksudkan melindungi warga trans yang selama ini kerap menjadi korbannya,” tegas Joniansyah.[mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA