Jumat, 28 November 2014
Follow Us: Facebook twitter
Kisruh DPT Muba Digugat ke PTUN
Headline
Ilustrasi
Oleh: Berita Pagi Pelembang
sindikasi - Rabu, 21 September 2011 | 03:33 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Palembang - Tim Advokasi pasangan H Dodi Reza Alex dan H Islan Hanura, menggugat KPU Musi Banyuasin (Muba) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Palembang, Selasa (20/9/2011).

Gugatan diajukan kuasa hukum Dodi-Islan, Rudi Alfonso SH dkk, dan tercatat di PTUN Palembang dengan Nomor : 40/G/2011/PTUN-PLG. Dodi-Islan menggugat Berita Acara Pleno KPU Muba tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Muba 2011, tertanggal 9 Agustus 2011, dan Berita Acara Pleno KPU Muba tentang Penetapan DPT Pemilukada Muba 2011 tertanggal 13 September 2011.

Pada Selasa kemarin, Majelis Hakim PTUN yang dipimpin Hakim Joko Agus S SH didampingi Hakim Ayi Solehudin SH MH dan Umar Dani SH MH dibantu panitera Enita SH, menggelar sidang perdana gugatan pasangan Dodi-Islan melawan KPU Muba, di ruang sidang PTUN Palembang, di Jalan Ahmad Yani.

Sidang tertutup dengan materi persiapan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, diskor dua kali. Pertama, majelis hakim memeriksa gugatan serta sejumlah alat bukti yang diajukan Rudi Alfonso dkk. Kemudian, majelis hakim menggelar persidangan dengan menghadirkan kuasa hukum KPU Muba, yakni Alamsyah Hanafiah dkk. Pada persidangan selanjutnya, majelis hakim menghadirkan pihak penggugat (Dodi-Islan) dan tergugat (KPU Muba). “Hari ini baru sidang persiapan pemeriksaan,” ujar Hakim Joko Agus S SH, saat ditemui wartawan usai persidangan.

Agus menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, persidangan dengan materi persiapan pemeriksaan sifatnya tertutup untuk umum.

Rudi Alfonso SH didampingi Misbahuddin Gasma SH mengatakan, ada dua obyek gugatan. Yakni, Berita Acara Pleno KPU Muba tertanggal 9 Agustus 2011, dan Berita Acara Pleno KPU Muba No 45 tertanggal 13 September 2011. “Untuk Berita Acara Pleno tertanggal 9 Agustus tersebut tidak ada nomornya,” terang Misbahuddin.

Dijelaskan Misbahuddin, pada Berita Acara Pleno KPU Muba tertanggal 9 Agustus 2011 tersebut jumlah DPT sebanyak 447 ribu lebih. Karena jumlah tersebut dipaksakan dan belum mengakomodir temuan-temuan jumlah pemilih, maka Dodi-Islan mengajukan gugatan ke PTUN Palembang. “Ada upaya pemaksaan, karena masalah ini (DPT-red) tidak diselesaikan, makanya kami ke PTUN,” kata Rudi Alfonso.

Misbahuddin menambahkan, ternyata KPU Muba kembali menggelar Rapat Pleno pada 13 September 2011. Dalam Berita Acara Pleno KPU Muba tersebut jumlah DPT berkurang menjadi 442 ribu lebih. “Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, DPT sudah harus clear empat puluh lima hari sebelum hari pencoblosan,” tandasnya.

“Gugatan ini kami ajukan agar pelaksanaan Pemilukada Muba tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tambah Misbahuddin lagi.

Rudi Alfonso mengatakan, pihaknya meminta agar majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Dodi-Islan, menyatakan batal Berita Acara Pleno KPU Muba, dan menunda pelaksanaan pencoblosan Pemilukada Muba.

“Kami minta ditunda pencoblosan. Kalau DPT bermasalah, maka proses tahapan yang lainnya juga akan bermasalah. Kalau dipaksakan pencoblosan pada 27 September, kami akan bawa persoalan ini ke MK (Mahkamah Konstitusi-red),” ujar Rudi.

Sementara, kuasa hukum KPU Muba Alamsyah Hanafiah SH, berkilah dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, PTUN tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005, sengketa Pemilu bukan kewenangan PTUN. “Silahkan mereka bawa ke MK, kami bicara lagi di MK nanti,” katanya.

Alamsyah mengatakan, bagi KPU Muba, DPT tidak bermasalah. “Pilkada (pemilukada-red) Muba tidak bisa ditunda semenit pun,” tegas Alamsyah.

Menyikapi pernyataan Alamsyah, kuasa hukum Dodi-Islan, Misbahuddin mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru, yakni Nomor 7 Tahun 2010 dinyatakan bahwa teknis penyelenggaraan Pemilukada diselesaikan di PTUN.[iaf]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
SUSIS
Jumat, 14 Oktober 2011 | 00:10 WIB
saya se 7 kalau gubernur melantik DODI REZA - ISLAN HANURA sebagai BUPATI MUSI BANYUASIN..KARENA MEREKA LAH YANG BISA MEMBUAT MUBA MAJU KEMBALI... SEDANGKAN KALAU PAHRI - BENI MEREKA LAH YANG AKAN MENGHANCURKAN MUSI BANYUASIN...KATA - KATA 'LANJUTKAN'ITU DIARTIKAN LANJUTKAN KEHANCURAN MUSI BANYUASIN DITANGAN PAHRI - BENI.. BAGAIMANA MUBA NGGAK KACAU KALAU DI PIMPIN OLEH BUPATI YANG TAKUT DENGAN ISTRI..DAN WAKIL BUPATI YANG BIASA MEMAKAI NARKOBA JENIS ( SABU -SABU )BAGAIMANA MUBA BISA MAJU..KALAU DI PIMPIN OLEH ORANG GAK BERBOBOT.. BUPATI MUSI BANYUASIN DARI DULU SAMPAI SEKARANG BUKAN H PAHRI AZHARI..MELAINKAN HJ LUSIANTI PAHRI YANG MENGATUR SELURUH KEWENANGAN BUPATI
Beni
Kamis, 13 Oktober 2011 | 12:14 WIB
Pada tanggal 16 Januari 2012 H. Alex Noerdin Melantik H. Dodi Reza Alex Sebagai Bupati Musi Banyuasin Periode 2012-2017
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA